"Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng," terangnya.
Luhut menegaskan bahwa meskipun harga kelapa sawit dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi pemerintah punya instrumen kebijakan untuk mempengaruhi outcome di domestik maupun internasional.
Untuk itu, menurut dia, setiap pemangku kepentingan perlu bekerja secara komprehensif dan terintegrasi.
"Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16.4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional," kata Luhut.
Luhut juga menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit ke depan.
Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi. (Antara)
