SuaraRiau.id - Massa aksi gabungan dari aliansi Komite Perjuangan dan Penyelamatan Hak Masyarakat (KPPHM) menggelar aksi damai di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siak dan lanjut ke Kantor DPRD Siak.
Dalam aksinya, puluhan masyarakat dan gabungan dari mahasiswa menuntut penyelesaian sertifikat SHM milik masyarakat di Balai Kayang 1,2 dan 3 dengan HPL milik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
Warga Kecamatan Lubuk Dalam, Erlangga saat berorasi di Kantor DPRD menyuarakan pihaknya berencana mengirim celana dalam ke rumah masing-masing anggota DPRD Siak jika dewan terus diam terkait persoalan yang selama ini dialami warga Siak.
"Ingat pak dewan, kalau kalian terus diam atas tertindasnya masyarakat kami akan mengirim celana dalam ke rumah kalian," kata Erlangga dalam orasinya di Kantor DPRD Siak, Senin (30/5/2022) siang.
Erlangga beserta massa aksi pun mendesak DPRD Siak segera membentuk pansus untuk BUMD yang ada di Siak.
"Kemarin kabarnya mau buat pansus, mana yang mau di-pansus-kan? Kasi kejelasan sama rakyat biar kami percaya terhadap lembaga yang mewakili rakyat ini," terang Erlangga.
Massa aksi berharap, 40 anggota DPRD di Siak benar-benar berkhidmat untuk kepentingan rakyat.
Selanjutnya, melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan tupoksinya sebagai legislatif.
"DPRD jangan mandul, ada 40 orang dewan di Siak, mana suaranya, saat ini masyarakat Siak butuh kalian. Jangan datang ke rakyat hanya saat pilkada dan mau caleg saja," ujarErlangga.
Setelah lebih dari 30 menit massa aksi menyampaikan, anggota DPRD Siak, Zulkifli dan Syarif menemui massa aksi.
Dalam penyampaiannya, Anggota DPRD Siak, Syarif meminta maaf kepada masyarakat Siak atas kelalaian dari DPRD.
Syarif mengaku merasakan apa yang dirasakan masyarakat Balai Kayang 1, 2 dan 3 atas tanah yang saat ini mereka tempati.
"Terima kasih sudah bangunkan kami, mohon maaf selama ini kami tertidur dan tidak tahu persoalan ini," kata anggota DPRD Siak Syarif yang juga Ketua DPD PAN Siak.
Sementara itu, anggota DPRD Siak, Zulkifli di hadapan massa aksi berjanji akan memanggil pemerintah dan pihak PT Ekadaya untuk dimintai kejelasan soal sertifikat warga Balai Kayang 1,2, dan 3.
"Insyaallah akan segera panggil yang berkaitan. Semua tuntutan akan diakomodir. Soal pansus akan kami bahas secara mendalam. Semoga apa yg dituntut dapat kami realisasikan dengan segera," kata Zulkifli anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi ke Kantor BPN dan DPRD Siak di antaranya menuntut penyelesaian konflik sertifikat SHM masyarakat Balaikayang 1,2 dan 3 dengan HPL milik Pemkab Siak.
Kedua, menolak perpanjangan HGB milik PT Ekadaya Yakin Mandiri dan tolak pembangunan di lahan HGB tersebut karena kami menduga menyalahi peruntukannya
Ketiga, mendesak DPRD Siak untuk melaksanakan pansus terkait BUMD SPS yang diduga menjual HPL milik Pemkab Siak yang mengakibatkan kerugian negara Rp14 miliar
Keempat, meminta penegak hukum untuk memeriksa oknum dugaan gratifikasi pembangunan gedung PT Bumi Siak Pusako (BSP), Bupati Siak, Dinas PU Tarukim Siak, dan petinggi PT BSP sebesar Rp9 miliar.
Kontributor : Alfat Handri
