SuaraRiau.id - Petani kepala sawit di Riau mengaku bersyukur kebijakan larangan ekspor CPO dicabut oleh Presiden Joko Widodo, mulai Senin (23/5/2022) nanti.
Menurut mereka keputusan itu akan membawa dampak positif bagi para petani yang merupakan arus bawah dalam hal industri kepala sawit.
"Alhamdulillah, kami yakin ini akan berdampak positif, terutama soal harga sawit," kata Boy, petani sawit di Duri, Bengkalis, Jum'at (20/5/2022).
Sebelumnya, Boy dan para petani sawit lain yang memiliki lahan tak lebih dua hektar ini sempat 'menjerit' dengan anjloknya harga sawit dan mahalnya harga pupuk.
Baca Juga:Tokoh Riau Bela UAS, Serukan Jangan Pergi ke Singapura: Buang Produknya ke Tong Sampah
Ia mengaku selama kebijakan larangan ekspor CPO kemarin ditetapkan, harga sawit di tengah masyarakat seketika anjlok. Sehingga, para petani sawit kalang kabut.
Apalagi ditambah harga pupuk yang mahal. Ia memastikan bahwa hanya meraup untung tipis dari hasil kebun dua hektar tersebut.
"Kemarin harga turun 50 persen, dari sebelumnya Rp 3 ribuan per kilo. Itupun tak menentu, kadang RAM yang mengutip ragu-ragu menetapkan harga karena harga di pabrik berubah-ubah," kata dia.
Dijelaskan Boy, bahwa di tengah anjloknya harga sawit itu, banyak para petani rekan seperjuangannya yang meratapi nasib.
"Kalau lahannya lebar ya iyalah, mungkin gak terasa, tapi kalau petani yang kecil-kecilan ini, apa mau dibilang," tuturnya.
Baca Juga:Presiden Direktur Alfamart Diperiksa dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO, Kenapa?
Selain itu, petani sawit lain, Alimar juga mengungkapkan hal serupa. Dia berharap kebijakan pencabutan larangan ekspor CPO tersebut membawa dampak positif terutama terhadap harga sawit dan harga minyak goreng.
"Kalau kita ini ya tentu harapannya harga sawit naik, kemudian produknya itu seperti minyak goreng harganya turun," harap petani ini.
Didorong Apkasindo
Saat harga sawit turun, para petani kelapa sawit di Riau juga bereaksi. Hal ini menyusul aksi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang protes di tingkat pusat.
Di daerah juga, sebagai bentuk solidaritas, para petani yang tergabung dalam asosiasi ini menyampaikan aspirasinya. Seperti yang dilakukan Apkasindo Bengkalis di Duri, dua hari lalu.
Dalam tuntutan tersebut, Penasehat Apkasindo Bengkalis Samsu Dalimunte menyebut bahwa para petani hanya meminta dia hal; stabilkan harga sawit dan turunkan harga pupuk.
"Itu yang kita minta kepada pemerintah," tuturnya.
Alasan larangan ekspor CPO dicabut
Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.
“Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara.
Menurutnya, sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per tanggal 28 April 2022, pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat.
Dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan.
Sedangkan sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulan.
Namun setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108, 74 persen dari kebutuhan yang melebihi kebutuhan bulanan nasional
Kemudian dari sisi stabilisasi harga, sebelumnya pelarangan harga minyak goreng curah terpantau mencapai Rp19.800 per liter. “Namun sesudah pelarangan ekspor ini turun menjadi di kisaran Rp17.200 sampai Rp17.500 per liter,” ucap Menko Airlangga Hartarto.
Pencabutan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) disampaikan Presiden Joko Widodo lewat pernyataan resminya, Kamis (19/5).
“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk CPO pada Kamis 28 April 2022. Kebijakan yang hanya berlaku kurang lebih 3 pekan tersebut merupakan revisi dari pernyataan pemerintah sebelumnya yang masih membolehkan ekspor CPO.
Kontributor : Panji Ahmad Syuhada
