Dia meminta pemerintah membuat kebijakan yang adil terkait larangan ekspor sawit antara perusahaan besar dan petani tempatan petani yang memiliki sedikit lahan lebih dirugikan akibat harga sawit yang anjlok dibanding korporasi yang mendapat izin menguasai ribuan hektare lahan.
"Yang kita imbau pemerintah pusat agar meninjau kembali. Jika itu soal kebutuhan nasional terkait minyak goreng bisa diambil dari harta negara yang dikelola korporasi dan kebun inti,silahkan diberikan kewajiban untuk mensuplai kebutuhan nasional. Jangan semua kran ekspor disumbat, jangan sampai petani yang hanya punya dua hektare jadi ikut berimbas," ujarnya. (Antara)
