Padahal, tuturnya, dalam Pasal 31 sudah dijelaskan bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
“Nah, Syafri Harto kan sudah dalam pemeriksaan jadi seharusnya bisa diberhentikan sementara sebagai dekan. Ini malah mengeluarkan surat edaran itu. dalam etika moral, sangat tidak etis, tersangka pula,” katanya.
Sejauh ini, terang Yazid, rektor memakai PP dengan pasal lain yang menyatakan tersangka dapat diberhentikan dari jabatannya jika terbukti bersalah dan sudah ditahan.
Ia mengungkapkan bahwa pembuktian memang penting, tapi secara etika moral Syafri Harto layak diberhentikan sementara mealui surat resmi.
“Harus ada penyuratan resmi, bukan hanya berkata sudah melakukan pergantian pembimbing. Kami membutuhkan suatu administrasi yang jelas, makanya melalui surat resmi. Rektor belum menindak tegas Syafri Harto dan itu sangat mengecewakan,” tegas Yazid.
Tak berhenti di situ, Yazid juga mengungkapkan bahwa saat ini berkas kasus dugaan pelecehan seksual Syafri Harto sudah dilimpahkan ke Kejati Riau, sehingga sudah bisa ditahan sesuai KUHP Pasal 21.
“Agar secara administrasi di kampus, rektor bisa menyikapi dan kami dapat secara hukum landasan untuk Syafri Harto bisa dinonaktifkan sementara,” katanya.
Saat dihubungi, Kasi Tindak Pidana Umum (Kasi Penkum) Kejati Riau, Marvelous, mengatakan saat ini berkas Sayfri Harto dalam penelitian pihak penuntut umum. Berkas itu pun diterima pihaknya pada Senin (29/11/2021).
“Jadi tersangka berdasarkan pasal 289 KUHP atau Pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP,” singkat Marvel.
"Jadi nanti itu alurnya, kalau berkas perkara sudah lengkap akan di P-21. Kalau masih ada yang kurang secara formil atau materil terlebih dahulu diterbitkan P-18 dan P-19 yang berisi petunjuk untuk melengkapi kekurangan berkas perkara tersebut," tutupnya.
