Ketika dikonfirmasi untuk menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi SE menuturkan kebijakan yang dibuat kepala daerah seharusnya didasari dengan pertimbangan yang cermat dan tidak asal-asalan. Meletakkan posisi itu harus pada tempat yang sesuai dengan tupoksinya.
"Memang bupati punya hak prerogatif, namun harus punya pertimbangan yang manusiawi. Masa sarjana dan mantan pejabat diletakkan di persimpangan jalan, kan sangat tidak etis rasanya. Harus sesuai dengan porsi," jelas Fauzi. (Antara)
