Namun demikian, dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial yang diperbolehkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan.
Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif Covid-19.
"Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian Covid-19 nasional sesuai dengan jadwal awal yakni 3-20 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi," kata Josua.
Ia berharap, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari PPKM Darurat dapat membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat.
Upaya pemerintah tersebut di antaranya yaitu pergersan (refocusing) anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), perpanjangan stimulus listrik, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.
"Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III 2021, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan untuk menghindari PHK yang signifikan. Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha pada PPKM darurat," ujar Josua. (Antara)
