Pihaknya menegaskan bahwa pemakaian kartu kredit tidak bisa dipakai untuk keperluan pribadi. Jadi penggunaannya sendiri sebenarnya diawasi dengan sangat ketat.
“Saya sudah cek di beberapa BUMN, memang ada fasilitas kartu kredit tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh,” imbuhnya.
Sementara itu, Komut PT Telkom (Persero) Tbk, Bambang Brodjonegoro menilai kartu kredit Ahok dari Pertamina yang limitnya mencapai Rp 30 miliar itu tidak masuk akal.
Bambang mengatakan, sebagai petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dia juga mendapatkan fasilitas yang sama, yakni berupa kartu kredit.
Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui lebih lanjut terkait limit kartu kreditnya mencapai Rp 30 miliar.
Menurut pandangan pribadinya, Bambang mengatakan kartu kredit dengan limit sefantastis itu tampaknya tak masuk akal.
“Infonya ada fasilitas kartu kredit, tapi saya belum terinfo mekanisme dan limitnya. Limit Rp30 miliar untuk komisaris utama tampaknya tidak masuk akal,” kata Bambang.
Ketika ditanya soal rencana penghapusan fasilitas kartu kredit, Bambang mengaku bakal segera membahas terlebih dahulu dengan jajaran komisaris lainnya.
Pihaknya menjelaskan, sebenarnya tidak masalah fasilitas kartu kredit dihapus apabila tidak memberikan manfaat kepada perusahaan.
“Saya harus review (kaji) dulu dengan semua komisaris. Kalau memang tidak terlalu bermanfaat, bisa saja dihapus,” imbuhnya.
