SuaraRiau.id - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru-baru ini menjadi sorotan lantaran menyatakan bakal hapus fasilitas kartu kredit Pertamina.
Tak hanya itu, Ahok pun mengaku punya kartu kredit dengan limit puluhan miliar.
Menanggapi kabar tersebut, pihak Menteri BUMN pastikan tak ada kartu kredit dengan limit Rp 30 miliar di Pertamina. Pernyataan itu diungkapkan oleh Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Dirinya menegaskan sudah memeriksanya ke Pertamina dan tidak menemukan adanya kartu kredit dengan limit seperti yang diungkapkan oleh Ahok.
Kata Arya, bagi para pejabat di perusahaan plat merah, memang diberi fasilitas kartu kredit. Namun limitnya tidak sampai miliaran rupiah atau hanya sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta.
Itu pun pemakaian diwajibkan untuk kepentingan perusahaan yang dinaunginya.
“Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada kartu kredit yang limitnya mencapai Rp30 miliar baik untuk direksi dan komisaris,” ujar Arya Sinulingga, dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Kamis (17/6/2021).
Ia menyatakan secara gamblang tujuan dan fungsi dari fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada para pejabat perusahaan BUMN tersebut.
Hal itu tak lain ialah untuk keperluan perusahaan agar para pegawai tidak menggunakan uang tunai dan juga bisa dikontrol serta transparan.
“Mereka juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN,” terang Arya.
Pihaknya menegaskan bahwa pemakaian kartu kredit tidak bisa dipakai untuk keperluan pribadi. Jadi penggunaannya sendiri sebenarnya diawasi dengan sangat ketat.
“Saya sudah cek di beberapa BUMN, memang ada fasilitas kartu kredit tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh,” imbuhnya.
Sementara itu, Komut PT Telkom (Persero) Tbk, Bambang Brodjonegoro menilai kartu kredit Ahok dari Pertamina yang limitnya mencapai Rp 30 miliar itu tidak masuk akal.
Bambang mengatakan, sebagai petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dia juga mendapatkan fasilitas yang sama, yakni berupa kartu kredit.
Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui lebih lanjut terkait limit kartu kreditnya mencapai Rp 30 miliar.
