SuaraRiau.id - Pembangunan sebuah gedung pertemuan milik publik namun diberi nama sama dengan Ketua PDI Perjuangan, menjadi Grha Megawati menuai kritikan berbagai kalangan.
Salah satu yang menyoroti adalah akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung. Ia heran karena uang yang dipakai untuk membangun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dikatakan Rocky, sebetulnya sah-sah saja bila kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati dari kader PDI Perjuangan ini menginginkan nama gedung yang dibangun di wilayahnya bernama demikian.
Megawati patut berbangga seperti yang Rocky bayangkan, namun dia heran karena kesenangan pribadinya itu justru menghabiskan APBD yang merupakan hak rakyat.
“Saya bayangkan bahwa ada kebanggaan pada ibu Mega, ya tentu saja itu soal pilihan pribadi,” ujar Rocky Gerung dalam saluran YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (5/1/2021).
“Tetapi ini pakai APBD yang di dalamnya ada kepentingan dan hak rakyat,” lanjut Rocky..
Rocky menjelaskan permasalahan nama gedung tersebut nantinya bakal muncul ketika Bupati baru di Klaten yang berasal dari partai lain berhasil menang. Artinya, kabupaten berpindah tangan ke partai lain.
Jika Bupati baru yang berasal dari partai lain itu berkuasa, Rocky menilai bisa saja sewaktu-waktu pemerintah daerah mengganti nama gedung dan warna catnya.
“Itu juga sewaktu-waktu bisa bermasalah, karena nanti begitu diganti (warna dan nama gedung), ibu Mega justru nanti tersinggung, ‘kenapa diganti?’. Karena nanti ada Bupati (parpol lain) yang menganggap sudah tak penting lagi itu Megawati,” katanya.
Lantas dia pun menyindir sikap kader PDIP yang menjadi Bupati Klaten tersebut.
