Rocky pun menghimbau agar tak berlebihan dalam memberi nama sebuah fasilitas publik, apalagi dana pembangunan yang dipakai berasal dari uang rakyat.
“Sewaktu-waktu mungkin, dengan ide yang agak norak karena jengkel dengan prestasi Presiden yang tidak bisa menyejahterakan rakyat, maka semua jalan underpass disebut Joko Widodo itu. Jadi bukan jalan yang di atas, tapi jalan yang di bawah itu masuk jalan gorong-gorong. Kan itu buruk bagi kita? Karena permainan semiotik yang dangkal,” tuturnya.
“Saya bayangkan psikologi dari rapat di Klaten yang memutuskan namanya harus Megawati, warnanya harus merah. Sebetulnya menyebut nama saja sudah cukup, ini Gedung Megawati. Orang asosiasinya pasti sudah ke Ibu Mega dan penghargaan. Tapi mungkin awalnya di gedung itu dianggap kurang, makanya ditambahkan warna merah, jadi justru dipertebal maka sensasi estetiknya hilang,” tandasnya.
Dibangun dengan dana puluhan miliar
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menggelontorkan anggaran APBD hingga sekitar puluhan miliar rupiah untuk membangun sebuah gedung pertemuan yang dinamakan Grha Megawati.
Pada tahun awal pembangunan, sejak 2018 silam, dana yang dihabiskan saja mencapai Rp 3,5 miliar untuk mengeruk tanah dan membuat talut sungai.
Kemudian di tahun 2019, anggaran yang dipakai semakin besar mencapai kurang lebih lima kali lipat, yakni di angka Rp 15,4 miliar.
Pada tahun 2020, pemerintah setempat berencana menggelontorkan biaya sebesar Rp 42 miliar. Namun angkanya menyusut lantaran dipakai untuk penanganan Covid-19, sehingga hanya dipakai sebesar Rp 36 miliar.
Nah di tahun 2021 rencananya hanya Rp 7 miliar yang dipakai untuk pembangunan akhir gedung ini. Adapun pembangunan ini sendiri dilaksanakan di Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah.
