alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Asfinawati Tanyakan Fadjroel Kenapa Jaman Orba Demo, Tidak ke Pengadilan

Eko Faizin Jum'at, 30 Oktober 2020 | 17:08 WIB

Asfinawati Tanyakan Fadjroel Kenapa Jaman Orba Demo, Tidak ke Pengadilan
Direktur YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Asfinawati. [YLBHI.or.id]

Asfinawati mengatakan kenapa Fadjroel Rahman dahulu tidak langsung membawanya ke pengadilan saja sebagaimana disarankannya sekarang.

SuaraRiau.id - Dalam acara Mata Najwa, Rabu (28/10/2020), Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati belakangan menjadi sorotan lantaran dinilai keras memperjuangkan hak-hak buruh dan para demonstran.

Asfinawati angkat bicara dan menanggapi tudingan negatif yang tak jarang mengarah kepada para pengunjuk rasa.

Khususnya soal perusakan dan pembakaran halte TransJakarta yang perbaikannya mencapai puluhan miliar rupiah.

Malam itu, Asfinawati duduk bersama dengan Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman dan sejumlah tokoh lainnnya.

Salah satu topik yang mereka diskusikan adalah respons Megawati terhadap aksi belakangan ini. Kala menyampaikan pernyataannya, Megawati sempat bertanya apa sumbangsih para pemuda selain hanya berdemonstrasi saja.

Asfinawati dalam kesempatan tersebut menyanggah pendapat yang disampaikan Fadjroel Rachman.

Untuk diketahui, Fadjroel Rachman mengatakan demo adalah hak yang diperbolehkan. Akan tetapi, jangan sekali-kali merusak fasilitas negara dan juga membawa isu berbau SARA.

"Pak Mahfud mengatakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum, akan ada sanksi-sanksi dikenakan ke mereka. Tapi kita bisa menghimbau, ketika ada aksi demonstrasi di Jakarta misalnya, fasilitas umum kan rusak. Itu harus diganti. Hak demonstrasi boleh, tapi jangan merusak fasilitas umum dan mengundang sara," ujarnya seperti dikutip Suara.com.

Lebih lanjut, Fadjroel Rachman mengaku pihaknya sudah mempelajari kasus yang ada dan menyampaikannya kepada Presien Jokowi.

Fadjroel Rachman mengatakan, apabila ada protes-protes khusus terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, baiknya langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) saja.

Komentar

Berita Terkait