- Saksi Tata Maulana bersaksi dalam sidang Gubernur Riau Abdul Wahid di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu (17/6/2026).
- Abdul Wahid secara tegas melarang tim dan orang terdekatnya terlibat dalam urusan proyek di lingkungan Dinas PUPR Riau.
- Wahid marah besar saat mengetahui adanya pertemuan pejabat serta dugaan penerimaan uang oleh ajudannya terkait urusan tersebut.
SuaraRiau.id - Sidang kasus Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menghadirkan saksi Tata Maulana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu (17/6/2026).
Tata yang merupakan anggota tim pemenangan Abdul Wahid pada Pilkada 2024 menyampaikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama.
Tata Maulana mengungkapkan, Abdul Wahid tegas melarang orang-orang di sekelilingnya ikut campur dalam urusan proyek pemerintah, khususnya di lingkungan Dinas PUPR Riau.
"Ya sangat sering sekali. Sejak beliau efektif bertugas, beliau sering mengingatkan kami semua. Jangan sekali-kali siapapun membawa kepentingan pribadi atau terlibat dalam urusan seperti itu," ujarnya dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com.
Tata menjelaskan, sejak Abdul Wahid efektif menjalankan tugas sebagai gubernur, pesan untuk menjauhi urusan proyek terus disampaikan kepada seluruh tim, tenaga ahli, maupun orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya.
Menurutnya, peringatan tersebut bahkan semakin intens disampaikan ketika mulai bermunculan isu yang mengaitkan sejumlah nama di lingkungan gubernur dengan proyek-proyek pemerintah daerah.
"Ketika ada isu-isu saja yang berkaitan dengan tim, beliau selalu mengingatkan," ujar Tata.
Dalam keterangannya, Tata juga menyinggung pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Juli 2025 antara sejumlah pejabat PUPR Riau dengan tenaga ahli gubernur, Dani M Nursalam.
Tata mengaku turut hadir dalam pertemuan itu setelah dihubungi Hatta Said yang ingin mempertemukan sejumlah pejabat dengan Dani.
Namun, menurutnya, tidak ada pembicaraan terkait proyek maupun kepentingan tertentu.
"Pesan Bang Dani waktu itu, jangan terlibat urusan politik, profesional saja sebagai ASN dan sukseskan program Pak Gubernur," ungkap Tata.
Fakta menarik muncul ketika Abdul Wahid mengetahui adanya pertemuan tersebut.
Tata menyebut gubernur justru menunjukkan kemarahan karena tidak ingin orang-orang di sekitarnya berhubungan dengan urusan PUPR.
"Beliau marah. Pak Gub mengatakan, 'Kan aku sudah bilang sama kalian semua, jangan berurusan dengan PU'," tutur Tata menirukan ucapan Abdul Wahid.
Kesaksian Tata semakin menarik ketika mengungkapkan adanya peristiwa yang melibatkan ajudan gubernur bernama Dahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
Terkini
-
Profil Herri Pras, Konten Kreator Dipolisikan usai Diduga Serang UAS dan UAH
-
Jenderal Listyo Tersangka Kasus Penyadapan, Siapa Pengganti Kepala Staf Presiden?
-
YouTuber Herri Pras Dilaporkan ke Polda Riau, Diduga Hina UAS dan Ustaz Adi Hidayat
-
Kasus Suap Suhardiman Amby, KPK Ungkap Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
Oknum PNS di Siak Ditangkap, Diduga Setubuhi Anak 11 Tahun Berkali-kali