- Saksi Tata Maulana bersaksi dalam sidang Gubernur Riau Abdul Wahid di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu (17/6/2026).
- Abdul Wahid secara tegas melarang tim dan orang terdekatnya terlibat dalam urusan proyek di lingkungan Dinas PUPR Riau.
- Wahid marah besar saat mengetahui adanya pertemuan pejabat serta dugaan penerimaan uang oleh ajudannya terkait urusan tersebut.
SuaraRiau.id - Sidang kasus Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menghadirkan saksi Tata Maulana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu (17/6/2026).
Tata yang merupakan anggota tim pemenangan Abdul Wahid pada Pilkada 2024 menyampaikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama.
Tata Maulana mengungkapkan, Abdul Wahid tegas melarang orang-orang di sekelilingnya ikut campur dalam urusan proyek pemerintah, khususnya di lingkungan Dinas PUPR Riau.
"Ya sangat sering sekali. Sejak beliau efektif bertugas, beliau sering mengingatkan kami semua. Jangan sekali-kali siapapun membawa kepentingan pribadi atau terlibat dalam urusan seperti itu," ujarnya dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com.
Tata menjelaskan, sejak Abdul Wahid efektif menjalankan tugas sebagai gubernur, pesan untuk menjauhi urusan proyek terus disampaikan kepada seluruh tim, tenaga ahli, maupun orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya.
Menurutnya, peringatan tersebut bahkan semakin intens disampaikan ketika mulai bermunculan isu yang mengaitkan sejumlah nama di lingkungan gubernur dengan proyek-proyek pemerintah daerah.
"Ketika ada isu-isu saja yang berkaitan dengan tim, beliau selalu mengingatkan," ujar Tata.
Dalam keterangannya, Tata juga menyinggung pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Juli 2025 antara sejumlah pejabat PUPR Riau dengan tenaga ahli gubernur, Dani M Nursalam.
Tata mengaku turut hadir dalam pertemuan itu setelah dihubungi Hatta Said yang ingin mempertemukan sejumlah pejabat dengan Dani.
Namun, menurutnya, tidak ada pembicaraan terkait proyek maupun kepentingan tertentu.
"Pesan Bang Dani waktu itu, jangan terlibat urusan politik, profesional saja sebagai ASN dan sukseskan program Pak Gubernur," ungkap Tata.
Fakta menarik muncul ketika Abdul Wahid mengetahui adanya pertemuan tersebut.
Tata menyebut gubernur justru menunjukkan kemarahan karena tidak ingin orang-orang di sekitarnya berhubungan dengan urusan PUPR.
"Beliau marah. Pak Gub mengatakan, 'Kan aku sudah bilang sama kalian semua, jangan berurusan dengan PU'," tutur Tata menirukan ucapan Abdul Wahid.
Kesaksian Tata semakin menarik ketika mengungkapkan adanya peristiwa yang melibatkan ajudan gubernur bernama Dahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Ribuan Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera, Pengaruhi Kualitas Udara Riau
-
Komisi HAM Surati Kapolda Riau soal Dugaan Kekerasan Polisi ke Warga di Bengkalis
-
BRI Tawarkan KPR Sejahtera dengan DP 1% dan Bunga Tetap Hingga 20 Tahun
-
Jaga Tubuh Makin Bugar, BRI Kartu Kredit Beri Diskon 25% untuk Minuman Boost
-
Dua Pekan, Penderita ISPA di Riau Tembus Belasan Ribu Dampak Kabut Asap