Datangi Kampar, SF Hariyanto Incar Ratusan Ribu Kendaraan Mati Pajak

SuaraRiau.id - Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto membahas optimalisasi penerimaan pajak untuk untuk membiayai berbagai program pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi  faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.

"Jadi kami tadi menyampaikan sama Bapak Bupati Kampar, hari ini kami datang bersama rombongan memberikan data dan informasi terhadap kendaraan yang menunggak di wilayah Kampar," kata SF Hariyanto saat melakukan kunjungan di Bangkinang, Kamis (11/06/2026).

Plt Gubri mengaku bersyukur karena pada tahun 2024, bagi hasil untuk kendaraan Kampar dapat 70 miliar.

Data kendaraan yang masih menunggak pajak diharapkan bisa menjadi dasar bagi Pemkab dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

SF Hariyanto menyebut melalui penguatan koordinasi dan penyampaian data kendaraan yang masih menunggak pajak kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Dijelaskannya, penerapan opsen pajak memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah Kampar.

Kenaikan penerimaan tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat diperoleh apabila kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat.

"Dengan ada opsen pajak ini mendapat 110 miliar. Artinya dapat barokah Kampar sebesar 39 miliar dari 2024-2025 karena ada opsen pajak. Namun demikian, masih ada potensi lagi yang perlu kita gali di sini," ungkap SF Hariyanto.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar mencapai ratusan ribu unit dengan tingkat tunggakan yang masih tinggi.

"Terdapat lebih kurang jumlah 500 ribu kendaraan yang ada di Kampar. Dari total tersebut, tapi ada yang menunggak 228 ribu kendaraan yang nilainya berpotensi lebih kurang 60 miliar," terangnya.

Plt Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kampar untuk ikut berperan aktif dalam sosialisasi membayar pajak kendaraan kepada masyarakat.