SuaraRiau.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tahun 2021 jumlah kemiskinan di Kabupaten Siak mencapai 24.174 orang atau jika dipresentasikan sebesar 5,18 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Siak yakni 466.683 jiwa.
Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020 yang hanya 5,09 persen.
Kepala BPS Siak, Ari Setiadi Gunawan menyebut pandemi Covid-19 sebagai salah satu pemicu bertambahnya kemiskinan di daerah berjuluk Negeri Istana tersebut.
"Penyebab terbesarnya ya karena pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir," klaim Ari.
Dicontohkan Ari, banyak pedagang yang mengalami penurunan hasil penjualannya bahkan sampai menutup jualannya tersebut karena pandemi Covid-19 dan lockdown.
"Jadi pada saat itu macam pemilik warung merugi ada yang malah tutup total, terus banyak yang tak bisa keluar kota untuk bekerja, jadi itu menjadi salah satu pemicu," sebutnya.
Ari mengungkapkan bahwa pihaknya dalam melakukan pendataan kemiskinan melihat dua indikator.
"Ada dua Indikator yang kami pakai untuk menentukan kemiskinan pada diri seseorang yakni dari makanan dan dari nonmakanan," ungkap Ari Setiadi Gunawan.
Dijelaskan Ari Setiadi, dari makanan pihaknya melihat dari jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Sementara itu, dari nonmakanan ada 14 variable yang menentukan seperti pada rumah seseorang.
"Kalau dari komponen makanan harus ada 2.100 kalori perhari yang masuk ke dalam tubuh,..kalau orang bisa makan di atas 2.100 bearti orang tersebut sudah tidak miskin. Kalau yang non makanan kita lihat dari rumahnya, kendaraan miliknya dan sebagainya," kata Ari Setiadi.
Ditambahkan Ari, kemiskinan dari non makanan seperti kepemilikan kendaraan bermotor dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi meskipun membelinya dengan cara kredit.
"Kalau seseorang sudah mampu beli motor maka mengarah tidak miskin. Sebab beli motor itu butuh modal meskipun kredit," ungkap dia.
Dari dua indikator tersebut, kata Ari lebih lanjut, maka didapati seseorang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.
"Kalau dirupiahkan satu orang dalam satu bulan minimal pendapatan Rp550.000 itu bisa dikatakan tidak miskin satu orang, jadi kalau ada satu keluarga ada lima orang tinggal kita kalikan saja pendapatan tadi itu untuk lima orang," sebutnya.
BPS Siak sendiri, lebih jauh dikatakan Ari, menggunakan satu instrumen dengan menggunakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Berita Terkait
-
Diduga Gegara Ngebut, Mobil Plat Merah Siak Terbalik di Jalan PT SIR
-
Pemprov DKI Akui Tingkat Pengangguran di Jakarta Selatan Relatif Tinggi
-
Apa Kabar Taman Burung Siak? Ikon Wisata Daerah yang Dibiarkan Mangkrak
-
Mahasiswa KKN UIN Suska Riau Tewas Masuk Kolong Truk Tangki di Siak
-
Raih Nirwasita Tantra, Ketua DPRD Siak: Untuk Lingkungan Makin Hijau dan Lebih Baik
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Siapkan SDM Unggul, BRI Resmi Luncurkan BFLP Specialist 2026
-
PNM Optimis Pemberdayaan Jadi Penguat Usaha Ultra Mikro
-
Awal 2026, Karhutla Sudah Terjadi di 10 Kabupaten/Kota Riau
-
5 City Car Bekas Murah untuk Guru Honorer, Pajak Ringan dan Efisien
-
Honda Jazz atau Toyota Yaris? Mobil Bekas Stylish Pilihan Anak Muda