Gubernur Kepri Ungkap soal Rencana Sekolah Tatap Muka Mulai 1 Oktober

SuaraRiau.id - Pembelajaran tatap muka di Kepulauan Riau (Kepri) direncanakan akan dimulai pada 1 Oktober 2021 setelah kasus aktif Covid-19 turun drastis.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa akan membahas rencana belajar tatap muka bersama kepala daerah di wilayahnya.

"Kami akan bahas bersama bupati dan wali kota agar 1 Oktober 2021 dapat diselenggarakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan," tutur Gubernur Ansar seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/9/2021).

Ia mengatakan syarat untuk sekolah tatap muka mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA harus dipenuhi setiap kabupaten dan kota. Seluruh kabupaten dan kota harus berstatus sebagai Zona Hijau atau Zona Kuning.

"Kasus aktif harus semakin menurun, dan terkendali. Seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan itu harus dapat memastikan seluruh siswa dan pihak sekolah menaati protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka dimulai," ujar Ansar.

Menurutnya, sejak awal pihaknya bukan tidak ingin sistem pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan, melainkan dikhawatirkan muncul klaster baru Covid-19 di kelas atau di sekolah.

Dikatakan Ansar, penularan Covid-19 di dalam kelas atau di sekolah tidak hanya dapat terjadi di antara siswa, melainkan juga guru.

"Jangan sampai virus itu dibawa ke rumah. Ini kenapa kami menahan diri agar pembelajaran tatap muka ditunda," ujarnya.

Lebih jauh, Ansar juga mengemukakan Satgas Covid-19 di Kepri juga harus mampu mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Satgas dan pihak sekolah harus memastikan fasilitas protokol kesehatan tersedia di sekolah, seperti sabun dan air bersih, serta alat pengukur suhu.

Selain itu, kata dia vaksinasi terhadap siswa usia 12 tahun ke atas juga diperhatikan. Siswa yang sudah menerima vaksin dosis pertama san kedua tentu mendapatkan prioritas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.

Sejak beberapa bulan lalu, sejumlah lembaga negara gencar menggelar vaksinasi untuk warga Kepri, termasuk kepada pelajar.

"Tenaga pengajar juga harus dipastikan sudah divaksin," tutur mantan Bupati Bintan itu. (Antara)