- Pemerintah Riau mempercepat pembebasan dan ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan Flyover Simpang Panam Pekanbaru.
- Pelaksana proyek mengidentifikasi 166 bidang tanah dengan 92 bidang di antaranya sudah siap untuk segera diproses pembebasannya.
- Kendala teknis seperti ketiadaan data leger jalan diatasi melalui koordinasi lintas instansi guna kelengkapan dokumen administrasi.
SuaraRiau.id - Pemprov Riau mempercepat proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Flyover Simpang Panam, yang menghubungkan Jalan HR Soebrantas dengan Jalan Garuda Sakti Pekanbaru.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengevaluasi proses pengadaan tanah.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai kendala yang dihadapi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T), agar tahapan pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.
"Untuk proses akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan," kata SF Hariyanto, Rabu (11/11/2026).
Plt Kepala Dinas PUPR Riau, Zulfahmi, menjelaskan berdasarkan hasil identifikasi terdapat 166 persil atau bidang tanah yang masuk dalam kebutuhan pengadaan lahan proyek tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 92 persil sudah dapat diproses untuk pembebasan.
Sementara sisanya masih terkendala kelengkapan administrasi dan teknis, terutama karena belum seluruhnya memiliki peta bidang tanah.
"Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya," ujarnya.
Zulfahmi menyebut salah satu persoalan teknis berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya. Di lokasi tersebut, belum tersedia data leger jalan yang diperlukan untuk mengukur Ruang Milik Jalan (Rumija).
Kondisi itu berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger jalan sehingga pengukuran batas Rumija dapat dilakukan.
"Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau bersama BPJN telah berkoordinasi menyiapkan surat keterangan yang nantinya menjadi bahan dalam penentuan batas Rumija.
Selain itu, Pemerintah Riau juga meminta BPN memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang masih kurang agar proses penerbitan peta bidang tanah dapat dilanjutkan.
Pemprov berharap berbagai kendala teknis dan administrasi tersebut bisa segera dituntaskan sehingga proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi untuk pembangunan Flyover Simpang Panam dapat dipercepat. (Antara)
