- Indonesia Corruption Watch mengungkapkan anggaran negara hampir Rp14,7 miliar dialokasikan untuk pengadaan jasa pemengaruh oleh dua kementerian.
- Dana pemerintah tahun 2024 hingga 2026 tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara Raffi Ahmad.
- ICW mendesak kedua kementerian membuka dokumen pengadaan secara transparan serta meminta lembaga pengawas melakukan audit kontrak.
SuaraRiau.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) oleh dua kementerian yang mencapai nyaris Rp14,7 miliar melalui perusahaan yang terafiliasi Raffi Ahmad.
Selain artis, sosok suami Nagita Slavina ini merupakan pejabat negara yang mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW menjelaskan bahwa anggaran itu diketahui diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan y Raffi Ahmad, dan bersumber dari anggaran pemerintah sepanjang 2024–2026.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," jelas Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim pada Senin (9/11/2026).
ICW merinci pengadaan belanja terdiri dari lima paket pekerjaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026 disebut bernilai sekitar Rp10,8 miliar.
Pekerjaan tersebut mencakup penayangan konten melalui sejumlah platform digital, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, termasuk kehadiran Raffi Ahmad dalam beberapa kegiatan.
ICW menilai efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis tidak sejalan dengan kebijakan.
"Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," terang Azhim.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer.
Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
"Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer," sebutnya.
Lebih lanjut, ICW menyoroti aspek transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Lembaga antikorupsi itu juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu, serta potensi konflik kepentingan.
Sorotan ini turut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sejak Oktober 2024.
