- PT Rans Animasi Indonesia menerima kontrak pemerintah senilai hampir Rp14,7 miliar dari dua kementerian sepanjang tahun 2024 hingga 2026.
- Kontrak APBN tersebut bersumber dari tiga paket KKP senilai Rp10,8 miliar serta lima paket Kemendikbudristek senilai Rp3,9 miliar.
- ICW menilai penggunaan dana negara untuk influencer tidak konsisten dengan kebijakan efisiensi dan mendesak audit transparansi anggaran.
SuaraRiau.id - Perusahaan Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia disebut menerima kontrak senilai hampir Rp14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa influencer.
Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), temuan yang mencengangkan adalah budget Instagram Story di akun Raffinagita1717.
Pengadaan pada Insta Story tersebut senilai Rp575,65 juta. Ada pula anggaran lebih dari Rp2,5 miliar untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.
Lembaga antikorupsi ini mengungkap bahwa anggaran itu diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2024-2026.
"Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," jelas ICW, Senin (9/11/2026).
Rincian kontrak di antaranya tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025-2026 disebut bernilai sekitar Rp10,8 miliar.
Kemudian lima paket pekerjaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
ICW menilai efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis tidak sejalan dengan kebijakan.
"Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," terang Azhim.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer.
Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
"Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer," sebutnya.
Lebih lanjut, ICW menyoroti aspek transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Lembaga antikorupsi itu juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu, serta potensi konflik kepentingan.
Sorotan ini turut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sejak Oktober 2024.
