- WALHI Riau menyatakan kebakaran hutan dan lahan terus berulang sejak tahun 1996 akibat penanganan yang belum menyentuh akar persoalan.
- Sepanjang Januari hingga Agustus, luas lahan terbakar di Riau mencapai hampir 16.000 hektare dengan titik panas tertinggi berada di Bengkalis.
- WALHI Riau mempertanyakan penegakan hukum yang lemah karena hanya menyasar perorangan dan belum menyentuh dugaan keterlibatan korporasi.
"15 korporasi itu juga di-SP3-kan dan tidak ditindaklanjuti terkait kasus kebakaran hutan dan lahannya. Ada apa di Riau ketika kebakaran hutan tidak menyasar ke korporasi?" ujarnya.
Pertanyaan tersebut, menurut Eko, menjadi penting karena karhutla tidak hanya berkaitan dengan aktivitas individu, tetapi juga harus dilihat dari tata kelola kawasan, konsesi, perizinan, serta kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah kelolanya.
WALHI Riau juga melakukan pemetaan terhadap keberadaan titik panas di kawasan yang berkaitan dengan korporasi.
Berdasarkan pemantauan titik panas atau hotspot di 12 kabupaten/kota di Riau, Bengkalis disebut menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi.
Setelah itu disusul Rokan Hilir, Dumai, serta sejumlah kabupaten lainnya. Bukan hanya jumlah titik panas, kata Eko, lokasi kemunculannya juga menjadi perhatian WALHI Riau.
Menurut dia, sebagian titik panas justru terdeteksi di kawasan yang seharusnya mendapat perlindungan lebih ketat, khususnya zona lindung gambut.
"Dan kita juga menyorot bahwa hotspot ini juga yang sangat menyedihkan itu justru di zona lindung gambut itu paling tinggi," tegas dia.
