- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru pada tanggal 24 Agustus 2026.
- Jikalahari menilai Presiden Prabowo terlalu cepat mempercayai laporan bawahan tanpa memeriksa langsung kondisi di lapangan.
- Organisasi tersebut mendesak pemerintah menindak perusahaan terbakar serta melindungi warga Riau dari polusi asap.
SuaraRiau.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Riau, Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada Senin (24/8/2026).
Jikalahari menyesalkan kedatangan Presiden Prabowo yang hanya sebatas numpang rapat dan menelan mentah-mentah laporan bawahannya.
Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo menyoroti sikap Prabowo yang justru tampak senang serta memuji laporan dari Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai.
"Presiden Prabowo harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat," tegasnya, Senin (24/8/2026).
Okto menyampaikan, seharusnya Kepala Negara mengecek kinerja bawahannya dan tak buru-buru mempercayai laporannya begitu saja.
"Faktanya seminggu terakhir justru hotspot meningkat," kata dia.
Prabowo ketika itu memuji Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo di hadapan peserta rapat.
"Saya benar-benar gembira, melihat penanganan saudara-saudara. Saya pikir ini bisa jadi catatan untuk daerah lain. Langkah-angkah preventif kalian juga cukup bagus. Pangdam sudah berapa lama? Kapolda berapa lama? coba carikan kenaikan jabatan supaya mereka bisa naik, tapi ya 900 hektarenya selesaikan dulu," sebut Prabowo.
Okto melanjutkan, mengacu pada situs IQAir selama dua minggu terakhir, 10 -24 Agustus 2026 ISPU di Riau berada pada level tidak sehat hingga sangat tidak sehat akibat polusi asap.
Bahkan 24 Agustus 2026, ISPU berada pada angka 256 dalam kategori sangat tidak sehat Ironinya, hingga saat ini belum ada kebijakan dan tindakan untuk menyelamatkan warga dari polusi asap.
"Plt Gubernur (Riau) belum melakukan apa-apa untuk menjamin keselamatan korban, padahal warga yang terdampak polusi asap dan menderita ISPA terus bertambah mencapai 376 kasus di Agustus 2026 saja," ungkapnya.
Okto membeberkan jika temuan lapangan Jikalahari pada 15–24 Agustus 2026 menunjukkan lahan bekas terbakar diduga berada di lima konsesi, yaitu PT Arara Abadi, PT RAPP Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari dengan total luas sekitar 583 hektare.
Dia menyampaikan, mestinya Presiden mengunjungi area konsesi korporasi yang terbakar sebagai wujud penindakan tegas Pemerintah dan memberi warning bagi semua pemegang izin.
"Sayang sekali jika Presiden hanya datang sebatas rapat mendengarkan laporan. Tinjauan langsung ke lapangan seharusnya menjadi langkah penting yang dilakukan Presiden untuk melihat kondisi kebakaran sekaligus memastikan penanganannya. Presiden harus memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang arealnya terbakar," terang Okto.
Menurutnya, kunjungan perdana Presiden ke Riau harus jadi momentum untuk menguji janji tersebut dan tidak boleh berhenti sebatas rapat dan laporan bawahan ke atasan semata.
