- PT Agrinas Palma Nusantara melaporkan laba bersih sebesar Rp27,9 miliar dari pengelolaan 1,7 juta hektare lahan sawit pada 2025.
- Perwakilan petani sawit meragukan laporan keuangan tersebut karena dinilai tidak masuk akal dibandingkan dengan potensi pendapatan lahan luas.
- Petani mendesak KPK melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan aset perusahaan negara tersebut karena diduga tidak memberikan dampak kesejahteraan optimal.
SuaraRiau.id - Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani menyampaikan jika perusahaan negara tersebut membukukan laba bersih Rp27,9 miliar tahun buku 2025.
Selain itu, Agrinas Palma mencatat mengalami surplus Rp2,86 triliun dan laba bersih Rp27,9 miliar, dari mengelola kebun sawit 1,7 juta hektare.
Klaim Agrinas tersebut mendapat sorotan dari salah seorang petani sawit, Abdul Aziz yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Dirut Agrinas itu tidak masuk akal.
"Pernyataan yang disampaikan Dirut Agrinas Palma Nusantara, Abdul Ghani itu tidak masuk akal. Pernyataan itu kemudian diralat oleh Abdul Ghani menjadi Rp27 miliar sehari setelahnya," ujar Aziz, Jumat (10/7/2026).
Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) ini, meskipun laba Rp27 miliar, masih belum masuk akal, karena kebun sawit yang dikelola oleh Agrinas teramat luas.
"Saya ikuti saja omongan Abdul Ghani, yang mengatakan bahwa dari 1,7 juta hektare yang dikelola, yang bertutupan sawit hanya 730.000 hektare. Anggaplah hasil per hektare kebun itu hanya Rp1 juta per bulan," ungkap Aziz.
Menurutnya, nilai itu sudah hasil sangat rendah, karena tidak dipupuk, tidak dilakukan apa-apa hanya dipanen. Namun untungnya sudah bisa mencapai Rp730 miliar sebulan.
"Bila dikali 6 bulan (masa Agrinas mengelola kebun selama 2025), hasilnya sudah Rp4,38 triliun. Itu baru dari hasil sawit. Lalu hasil dari mengelola 23 unit PKS (pabrik kelapa sawit) kemana? Kan ada juga 23 unit pabrik kelapa sawit (PKS) yang diserahkan Satgas PKH ke Agrinas," sebut Aziz.
Oleh karena itu, ada sesuatu yang sangat tidak lazim dan tidak masuk akal di tubuh Agrinas. Maka, kata dia, kondisi ini sangat mencederai keinginan Presiden Prabowo.
Bahwa misi utama pengambilalihan itu adalah untuk mendapatkan pemasukan untuk negara, yang kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau sudah seperti ini, kesejahteraan apa yang mau didapat? Lahan-lahan sitaan itu enggak ada dinikmati rakyat di daerah. Lalu kalau untung cuma Rp2,7 miliar atau Rp27 miliar, berapa yang disetor ke negara?" ujar Aziz.
Kalau sudah seperti ini ceritanya, ia menjelaskan mestinya pemerintah tidak perlu merampas lahan itu yang kemudian berdampak gaduh.
Menurut Aziz, biarkan pemiliknya saja yang mengelola, lalu pemerintah minta Rp 1000 per kilogram.
"Bila seperti itu dilakukan, dari 1,7 juta hektare saja, tiap bulan pemerintah dapat Rp1,7 triliun. Hitungannya bila per hektare hasil kebun itu 1 ton," tuturnya.
Selain tidak muncul kegaduhan dan polemik di belakang hari, pemerintah telah menghormati hak-hak orang lain dengan memberikan kemudahan perizinan. Pekerja bisa lebih sejahtera.
