- Pemprov Riau menyesuaikan jam kerja ASN selama Ramadan 2026.
- Pada Ramadan, jam kerja dikurangi tanpa mengubah pelayanan masyarakat.
- Pemprov juga meniadakan pelaksanaan apel pagi dan kegiatan olahraga.
SuaraRiau.id - Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau bakal disesuaikan selama Ramadan 2026 tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jam kerja ASN di Riau menggunakan sistem lima hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB pada Senin hingga Kamis, dengan waktu istirahat selama 30 menit.
"Penyesuaian ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah puasa dan kinerja ASN. Namun yang paling utama, pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu," kata Kepala BKD Riau, Budi Fakhri, Kamis (12/2/2026).
Sementara Khusus hari Jumat, jam kerja berlangsung hingga pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam.
Budi menyampaikan, pengaturan jam kerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Presiden dan tetap mengacu pada pemenuhan jam kerja efektif ASN.
Dia menuturkan, penyesuaian jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran Plt Gubernur Riau Nomor 800.1.6.2/2/SETDA/2026 dan mulai berlaku selama Ramadan 2026.
Selanjutnya, bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 hari kerja, jam kerja ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB pada Senin hingga Kamis serta Sabtu. Adapun hari Jumat, ASN bekerja hingga pukul 14.30 WIB.
Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah agar ASN tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Budi Fakhri menegaskan, meskipun terdapat penyesuaian jam kerja, total jam kerja efektif ASN tetap memenuhi ketentuan minimal 32,5 jam per minggu.
"Kami meminta kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan secara optimal. Produktivitas dan capaian kinerja harus tetap terjaga selama Ramadan," tegasnya.
Selain pengaturan jam kerja, Pemprov Riau juga meniadakan pelaksanaan apel pagi dan kegiatan olahraga selama bulan Ramadan.
Pemprov juga turut mengatur penyesuaian pakaian dinas, mulai dari penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik Riau, hingga pakaian Melayu lengkap pada hari Jumat.
Dengan kebijakan ini, diharapkan ASN dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk, sekaligus tetap memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkelanjutan kepada masyarakat.
