- BPBD Damkar Riau mengeluarkan SE kesiapsiagaan dini bencana.
- Peringatan ancaman bencana itu meliputi banjir dan tanah longsor.
- Surat tersebut disampaikan untuk bupati dan wali kota di Riau.
SuaraRiau.id - Surat edaran (SE) kesiapsiagaan dini resmi dikeluarkan BPBD Damkar Riau sebagai peringatan potensi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal mengatakan, surat tersebut dibuat menindaklanjuti surat Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB untuk disampaikan ke bupati dan wali kota di Riau.
"Mengidentifikasi wilayah dengan indeks bahaya sedang-tinggi dan/atau indeks risiko sedang-tinggi. Memastikan sosialisasi dan edukasi terkait potensi bencana banjir, gerakan tanah (longsor), termasuk peringatan dini bencana banjir dan longsor," ujar Edy.
Menurut dia, pihaknya melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana.
Memantau Tinggi Muka Air (TMA) dan Peringatan Dini Banjir dari BWS setempat. Selain itu, memastikan sistem pantauan (termasuk sensor) banjir dan longsor dapat berfungsi.
"Memastikan sistem komunikasi Pusdalops BPBD dengan Lembaga/Organisasi yang memantau informasi peringatan dini bahaya pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal (stasiun pemantauan) terhubung seperti BMKG, PVMBG, BWS, Forum/Komunitas, Petugas Pintu Air," ujar Edy.
Dia menambahkan, BPBD juga memastikan informasi teknis hingga ke tingkat desa/kelurahan terkait potensi banjir dan longsor untuk wilayah berbasis data historis dan indeks bahaya.
"Memastikan informasi kesiapsiagaan dan perkembangan terkini diberikan secara berkala kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Menyiagakan alat komunikasi dan memastikan dapat menjangkau seluruh area yang rawan, seperti penambahan repeater radio komunikasi," sebut Edy.
Pihaknya juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, misalnya melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan.
Kemudian, mengecek jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman, dengan juga berkoordinasi dengan aparatur dan relawan desa atau kelurahan.
"Meningkatkan upaya mitigasi, seperti membersihkan saluran air, naturalisasi sungai, penanaman vegetasi berakar kuat, pembangunan dinding penahan tebing dan lain-lain," terang Edy.
