Panjang Lebar Penjelasan Ketua DPRD Pekanbaru soal Mobil Alphard untuk Dinas Wali Kota

SuaraRiau.id - Pengadaan mobil dinas baru untuk Wali Kota Pekanbaru senilai Rp1,7 miliar menuai polemik dan menjadi sorotan tajam sejumlah pihak.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid ikut buka suara menanggapi perkara tersebut. Dia menegaskan jika pengadaan mobil dinas tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Terkait pengadaan mobil dinas wali kota, secara aturan ada ketentuan dari pemerintah pusat," kata Isa kepada Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, ada peraturan mengenai pengadaan kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional, termasuk jenis dan spesifikasinya.

Baca Juga:Beda Penjelasan 2 Pejabat soal Pemkot Pekanbaru Beli Alphard, Siapa Bisa Dipercaya?

"Untuk pejabat dan pegawai itu berbeda. Jadi, ini sudah diatur dengan jelas," terang Isa.

Politisi PKS ini mengungkapkan jika anggaran pembelian mobil dinas untuk wali kota telah disahkan dalam APBD 2025, atau sebelum Agung Nugroho dilantik menjadi Wali Kota Pekanbaru.

"Anggaran untuk mobil dinas wali kota sudah ada dalam APBD 2025 yang disusun dan disahkan bersama Pj Wali Kota sebelumnya, Risnandar Mahiwa. Kalau sudah dianggarkan dan tidak melanggar aturan, ya tentu harus dilaksanakan," sebut Isa.

Ia mengungkapkan, mobil Toyota Alphard bukan lagi tergolong barang mewah dalam konteks kendaraan dinas kepala daerah.

Lantas, Isa mencontohkan bahwa sejak era Wali Kota Herman Abdullah hingga Firdaus, mobil jenis Alphard sudah digunakan.

Baca Juga:Isi Garasi Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru di Tengah Pembelian Alphard buat Mobil Dinas

"Bahkan saya lihat sekarang Alphard sudah dipakai jadi taksi dan travel di bandara. Jadi tidak layak kalau kepala daerah kita malah pakai mobil yang lebih jelek dari kepala dinas," ujarnya.

Isa juga menceritakan pengalamannya naik mobil Alphard lama milik Pemkot saat bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar beberapa waktu lalu.

"Kemarin saat rapat di Perkantoran Tenayan Raya dan mau salat ke Masjid Agung Firdaus, saya naik Alphard lama bersama Pak Wawako. Ternyata pintunya sudah macet-macet. Jadi tak mungkin wali kota definitif kita harus pakai mobil seperti itu," ujar dia.

Lebih lanjut, Isa menekankan pentingnya performa seorang kepala daerah, terutama saat mewakili daerah dalam forum resmi.

"Kita tidak mau saat Wali Kota Pekanbaru bertugas bersama Gubernur dan Bupati se-Riau, kendaraan dinasnya terlihat tidak layak. Apalagi saat menjamu tamu dari pusat, tentu wali kota harus punya kendaraan yang pantas," tuturnya.

Meski demikian, Isa menyebut hingga kini, Wali Kota Pekanbaru masih menggunakan mobil pribadi untuk menjalankan tugas sehari-hari.

"Setahu saya, wali kota masih pakai mobil pribadinya, padahal mobil pribadi beliau lebih bagus dari mobil dinas yang baru dibeli itu. Tapi tentu tak bisa kita berharap beliau terus pakai mobil pribadi selamanya untuk mengurus banjir dan jalan rusak di kota ini," ucapnya.

Isa juga membantah tudingan yang menyebut dirinya menggunakan mobil baru saat Lebaran. Ia menegaskan jika dirinya masih memakai mobil dinas lama jenis Toyota Fortuner tahun 2017.

"Saya masih pakai mobil dinas Fortuner pimpinan yang lama, tanpa mobil operasional tambahan. Padahal secara aturan diperbolehkan. Pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD pun sebelumnya sudah dirancang oleh DPRD periode lalu, tapi saya sendiri sempat minta ditunda," jelasnya.

Isa mengaku lebih memilih tidak menggunakan mobil dinas ketua DPRD dan sempat menyampaikan keinginan itu ke Sekwan dan Pj Wali Kota saat itu, Roni Rakhmat.

"Kalau ditanya pribadi, saya lebih suka seperti anggota DPRD lainnya yang dapat tunjangan transportasi. Tapi banyak teman-teman yang tidak setuju kalau pelat nomor 3 Pekanbaru nempel di mobil pribadi saya, Honda Mobilio. Katanya bisa merendahkan marwah lembaga," tuturnya.

Terakhir, Isa berharap polemik soal mobil dinas tidak terus bergulir dan semua pihak bisa kembali fokus pada pembangunan kota.

"Mari kita bangun Kota Pekanbaru bersama. Fokus pada penanganan sampah, banjir, dan jalan berlubang. Jaga nama baik daerah dan pimpinan kita, tentu dengan tetap berpegang pada aturan dan kepatutan," ungkapnya.

Beli Alphard untuk mobil dinas

Sebelumnya, kabar pembelian Alphard menguat setelah beredarnya foto Plt Kepala Bagian Umum Pemkot Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan, bersama seorang pria diduga dari pihak dealer PT Agung Automall.

Dalam foto itu, mereka tampak berdiri di depan sebuah mobil Toyota Alphard hitam berpelat putih BM 9853 XY.

Tak hanya itu, publik juga dikejutkan dengan beredarnya dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pemkot Pekanbaru pada 19 Maret 2025.

Dalam SPM tersebut tercantum pembayaran sebesar Rp1.750.400.000 ke rekening PT Agung Automall dan ditandatangani atas nama Tengku Denny Muharpan.

Namun saat dikonfirmasi soal keterlibatannya dalam pembelian tersebut, Denny memilih irit bicara.

"Tak ada," ujarnya singkat.