SuaraRiau.id - DPRD Siak menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT SPS dan anak BUMD PT Samudera Siak (SS) yang mengabaikan panggilan terkait pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Padahal perusahaan BUMD itu sudah kali keduanya diminta datang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSOP dan Dishub Siak.
KSOP dan Dinas Perhubungan Siak hadir, namun Direktur PT SPS dan PT SS tak nampak dalam ruang rapat.
Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo mengaku geram dengan Direktur PT SPS dan PT SS yang kerap mangkir jika dipanggil.
Baca Juga:Alasan BUMD Bengkalis Tertarik Kelola Sumur Idle Well di Hulu Rokan
"DPRD Siak memanggil yang bersangkutan untuk meminta kejelasan terkait pengelolaan pelabuhan Tanjung Buton, tapi kenapa terus tidak hadir? Ada apa sebenarnya," katanya, Selasa (11/2/2025).
Sujarwo menyebut, pihaknya memanggil BUMD dan anak BUMD tersebut lantaran adanya pengalihan pengelolaan pelabuhan Tanjung Buton yang dulunya dikelola perusahaan daerah kini sudah berganti dikelola oleh pusat.
Dia heran atas sikap Direktur PT SPS dan PT SS yang kerap mangkir saat dipanggil oleh DPRD Siak bersama KSOP saat hendak membahas terkait kepelabuhan.
"Apa yang terjadi di pelabuhan itu sebenarnya? Kok sampai dua kali dipanggil tetap mangkir?" ungkap Sujarwo.
Padahal DPRD berupaya agar terus ada perbaikan bagi perusahan milik daerah serta anak perusahaan supaya dapat berkontribusi terhadap daerah.
Baca Juga:Kesalnya DPRD Siak, Undang Rapat Direktur BUMD-PT SS tapi Malah Mangkir
"Kalau dipanggil DPRD saja abai, bagaimana mereka bisa menghargai masukan dari masyarakat. Kami akan buat agenda panggil Bupati Siak," tambah Sujarwo.
Ia mengingatkan, perusahaan daerah tersebut dibiayai melalui APBD Siak. Seharusnya, sikap bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut harus ditunjukkan oleh Direktur PT SPS Bob Novitriansyah dan PT SS Juprizal.
"Ingat! BUMD itu dibiayai oleh APBD Siak. Sehingga hal tersebut harus ada pertanggung jawabannya," ujar Sujarwo.
Sementara Anggota DPRD Siak, Sabar Sinaga tak habis fikir oleh ulah Direktur PT SPS dan PT SS yang tak pernah hadir dalam RDP bersama DPRD Siak dan yang terkait.
"Tak habis pikir saya dengan mereka ini, mereka mengelola uang APBD tapi semacam lari dari tanggung jawab," ungkap Sabar.
Sambung Sabar Sinaga, pihaknya mendesak Pemkab Siak untuk secara serius menyikapi perilaku dari Direktur PT SPS dan PT SS.
