SuaraRiau.id - Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Eddy Natar Nasution beberapa bulan lagi akan genap lima tahun memimpin Bumi Lancang Kuning.
Masa jabatan Syamsuar dan Eddy Natar Nasution berakhir pada Desember 2023 mendatang.
Anggota DPRD Riau Mardianto Manan menanggapi kepemimpinan Syamsuar-Eddy di antaranya mulai dari program kerja, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan aspek lainnya.
"Biasa-biasa aja tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau Gubernur sebelumnya ada hal yang menarik, banyak infrastruktur yang dibangun, berubah wajah Riau. Tapi zaman Pak Syamsuar tidak ada kebijakan yang mentereng bahkan sejumlah usulan dianulir oleh pemerintah pusat," ujarnya kepada Antara, Minggu (25/6/2023).
Mardianto menyampaikan jika kebijakan yang diambil alih pemerintah pusat seperti usulan direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diajukan oleh Gubernur Riau tetapi tidak diakomodir oleh pusat.
Malahan yang ditetapkan sebagai pimpinan perusahaan milik provinsi itu bukan berasal dari putera daerah. Termasuk soal usulan Pj Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar yang sempat heboh karena aspirasi Gubernur tak digubris pusat.
Pada sektor infrastruktur, hampir 40 persen ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau dalam kondisi rusak. Selain itu pembangunan jembatan yang dialokasikan melalui bantuan keuangan provinsi banyak yang mangkrak di tengah jalan.
"Begitu juga dengan pembangunan Quran Center dan payung elektrik yang bermasalah hingga saat ini. Saya rasa ini menjadi penilaian buruk selama kepemimpinan Pak Syamsuar," paparnya.
Lebih lanjut, Mardianto mengatakan jika Riau punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah mulai dari perkebunan kelapa sawit serta produksi minyak dan gas bumi. Realitas ekonomi ini seakan berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Riau.
Pada sektor pelayanan publik, dia menyoroti kondisi pelayanan di rumah sakit daerah dan swasta yang masih belum maksimal. Banyak persoalan medis yang muncul tetapi tidak ada solusi konkret.
"Mulai dari masalah BPJS, pelayanan yang buruk, kekurangan kamar pasien. Bahkan banyak pasien yang kondisinya sudah sekarat saja dirujuk dari kabupaten, setelah sampai di RS daerah ditolak dengan alasan kamar penuh," ucap dia.
Dia juga mengkritisi benang kusut di dunia pendidikan, seperti persoalan dugaan jual beli kursi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memantik demo orang tua murid, penyelewengan dana bantuan operasional siswa (BOS) hingga kekurangan ruang kelas.
"Jadi kalau saya ditanya apakah puas dengan kebijakan Pak Syamsuar. Saya secara pribadi tidak puas, kondisi yang saya sampaikan memang realitanya seperti itu," ucapnya.
Dia berharap figur yang menjadi orang nomor satu ke depan harus memenuhi sejumlah kriteria yang dibutuhkan oleh daerah.
"Kriterianya sosok Gubernur nantinya harus memahami dengan kondisi daerah Riau ini. Harus punya manajerial kepemimpinan yang baik dan punya program kerja yang jelas, tahu apa yang akan dibuat dan bagaimana mengeksekusinya," tegas Mardianto. (Antara)
