KPK Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Suap Pengurusan HGU di BPN Riau

Pemeriksaan keempat saksi tersebut dilakukan penyidik KPK bertempat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Eko Faizin
Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:40 WIB
KPK Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Suap Pengurusan HGU di BPN Riau
Ilustrasi Gedung KPK. [Antara]

SuaraRiau.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Riau.

"Hari ini pemeriksaan saksi TPK Pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Adimulia Agrolestari Tahun 2021, untuk tersangka MS," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip dari Antara.

Ketiga saksi tersebut yakni karyawan swasta atas nama Muhammad Haris Kampay, karyawan honorer di Kantor Pertanahan Pekanbaru Julia Dwi Cantika, Kabag TU Kanwil BPN Riau Sutrilwan dan pengawai BUMN atas nama Charistina Liem.

Pemeriksaan keempat saksi tersebut dilakukan penyidik KPK bertempat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Sebelumnya, penyidik KPK pada Kamis, 27 Oktober 2022, mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau.

Mereka adalah mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau M. Syahrir (MS), swasta/pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (AA) Frank Wijaya (FW), dan General Manager PT AA Sudarso (SDR)

Atas perbuatannya, FW dan SDR sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, MS sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut FW sebagai pemegang saham PT AA memerintahkan dan menugaskan SDR untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan sertifikat HGU PT AA yang segera akan berakhir masa berlakunya pada 2024.

Dari awal proses pengurusan HGU tersebut, SDR selalu diminta untuk aktif menyampaikan setiap perkembangannya kepada FW. Selanjutnya, SDR menghubungi dan melakukan beberapa pertemuan dengan MS membahas antara lain terkait perpanjangan HGU PT AA.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak