"Jadi melihat kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa komoditi unggulan (kelapa sawit) sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali," jelasnya.
Keunggulan Riau juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5, 22% terhadap PDB Nasional.
Untuk menjaga harga komoditi unggulan Provinsi Riau (kelapa sawit) yang berfluktuatif, Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.
Langkah itu juga mendapatkan dukungan dari Provinsi di wilayah Sumatera dimana pada (30/6/2022) telah disepakati Maklumat Lancang Kuning pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera, yaitu mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan/regulasi terkait pemerataan hilirisasi Sumber Daya Alam berbasis komoditi unggulan di Sumatera dan pembentukan Pusat Informasi Komoditi Pertanian dalam arti luas sebagai pusat informasi pemasaran di Sumatera.
"Upaya lainnya yang dilakukan, kami juga telah menyurati kepada Presiden RI terkait Kebijakan percepatan ekspor CPO dan turunannya sebagai upaya meningkatkan harga TBS perkebunan kelapa sawit," ungkapnya.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk menyikapi penurunan harga sawit yang berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat petani sawit Riau.
Di samping itu capaian indikator makro pembangunan Riau tahun 2021, tergolong baik.
Hal ini dapat dilihat dari lndeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke tujuh secara nasional, capaian ini meningkat sebesar 0,23 poin dibandingkan tahun 2020.
Tingkat kemiskinan Riau juga membaik yaitu sebesar 6,78% pada Maret 2022 dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 7,12%.
Sementara itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) Riau sebesar 4,40% per Februari 2022 lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,83%.
