SuaraRiau.id - Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perbincangan usai kasus dugaan penyelewengan dana umat muncul ke tengah publik.
Terbaru, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memanggil presiden dan mantan presiden ACT untuk diminta klarifikasi terkait kasus pengelolaan dana itu.
"Karena hari ini (Jumat) dipanggil juga ketua atau presidennya, kalau tak salah untuk dimintai keterangan," kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan seperti dikutip dari Antara, Jumat (8/7/2022).
Ia menyebutkan undangan permintaan klarifikasi ditujukan kepada Presiden ACT, Ibnu Hadjar, dan bekas Presiden ACT, Ahyudin.
Selain kedua petinggi ACT tersebut, penyidik juga menyarankan pihak ACT untuk menyertakan pihak keuangan dan operasional agar hadir memberikan klarifikasi.
"Sesuai undangan Presiden ACT Ibnu Hadjar dan mantan Presiden ACT Ahyudin, namun kami sarankan untuk pihak ACT menyertakan bagian keuangan ACT dan bagian operasional," kata dia.
Permintaan klarifikasi tersebut diagendakan siang ini di Gedung Bareskrim Polri. Penyidik yang menangani kasus ini adalah Subdi IV Dittipideksus.
"Sekitar jam 11.00 atau 13.00 (WIB) hari ini," kata dia.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri turut menyelidiki kasus pengelolaan dana masyarakat untuk kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan ACT yang diduga terjadi penyelewengan.
Dasar penyelidikan yang dilakukan penyidik dari pendalaman hasil analisis intelijen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), laporan masyarakat dan temuan Polri di lapangan.
- 1
- 2
