SuaraRiau.id - Ekonom Senior, Rizal Ramli dinilai sebagai sosok yang mampu memimpin Indonesia dengan visi dan misi jelas.
Pengamat Politik, Saiful Anam menyebut Rizal Ramli memiliki ketegasan yang memang dibutuhkan bangsa lantaran Indonesia dinilai sudah terlalu dikuasai oleh kelompok oligarki.
“Beliau dapat menjadi antitesa dari kepemimpinan Jokowi yang banyak dinilai terlalu slow,” ujarnya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin 16 Mei 2022.
Dengan dipimpin oleh RR, Saiful Anam ini yakin Indonesia tidak akan cenderung diserahkan kepada pihak pasar.
“Saya kira sudah saatnya Indonesia ke depan dipimpin oleh sosok yang memiliki visi dan misi yang jelas tentang Indonesia. Tidak cenderung diserahkan semuanya kepada pasar, sehingga kita hanya jadi penonton di negeri yang kita cintai ini,” terang Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) itu.
Pasalnya, masih kata Saiful, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Di mana, seolah-olah Tanah Air tidak berdaulat.
Bahkan, Indonesia dinilai terlalu pro terhadap pihak asing dan ditawarkan begitu saja ke pihak asing. Tentu hal ini bertentangan dengan kedaulatan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, tegas Saiful, Rizal Ramli adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia.
“Untuk itu diperlukan sosok pemberani untuk mengusir segala bentuk tumbuh berkembangnya oligarki di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mempercayakan kepada tokoh yang pemberani seperti Rizal Ramli,” tandasnya.
Sebagai informasi, Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. atau dikenal Rizal Ramli adalah politikus dan ekonom senior di Indonesia.
Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.
Jauh sebelum itu, Rizal Ramli menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Era Presiden kedua Indonesia, dirinya sempat ditawari oleh Soeharto untuk menjadi menteri di Kabinet Pembangunan VII serta pernah ditawari oleh Gus Dur untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, namun semuanya ditolaknya.
Barulah ketika Gus Dur memintanya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik, ia menerima.
