KLHK Percepat Realisasi Perhutanan Sosial di Meranti dan Rokan Hulu

Afni mengatakan perintah Menteri LHK adalah bahwa hak rakyat Riau harus segera diberikan dalam bentuk SK Hutan Sosial.

Eko Faizin
Minggu, 15 Mei 2022 | 13:36 WIB
KLHK Percepat Realisasi Perhutanan Sosial di Meranti dan Rokan Hulu
Ilustrasi perhutanan sosial. [FOTO ANTARA/HO/Warsi]

SuaraRiau.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurunkan tim khusus untuk mempercepat realisasi perhutanan sosial untuk rakyat Riau yang bertugas melakukan verifikasi teknis lapangan terhadap beberapa usulan yang sudah masuk ke KLHK.

"Verifikasi teknis ini untuk memastikan subjek dan objek penerima hutan sosial. Kami turun dengan tim lengkap atas perintah langsung Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya, guna mempercepat hutan sosial di Provinsi Riau," kata Tenaga Ahli Menteri LHK, Afni Zulkifli dikutip dari Antara, Sabtu (14/5).

Afni mengatakan perintah Menteri LHK adalah bahwa hak rakyat Riau harus segera diberikan dalam bentuk SK Hutan Sosial.

Tim verifikasi ini langsung dipimpin Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) KLHK, Syafda Roswandi. Ikut dalam tim, Pokja Hutan Sosial, UPT KLHK, Dinas LHK Provinsi dan para pihak terkait lainnya. Tim dibagi tiga dan menyebar untuk melaksanakan verifikasi teknis usulan di Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu.

"Dalam peta indikatif, hutan sosial di Riau menjadi nomor dua terbesar se-Indonesia dan tertinggi se-Sumatera. Namun realisasinya sangat lambat, sehingga Ibu Menteri Siti Nurbaya memerintahkan kami jemput bola untuk memverifikasi langsung ke daerah," kata Syafda.

Dalam arahannya Syafda mengatakan izin hutan sosial adalah bentuk koreksi kebijakan pemerintah yang berpihak ke rakyat. Hak pengelolaan hutan sosial akan dipegang oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) selama masa waktu 35 tahun, dan bisa diperpanjang 35 tahun lagi bila pengelolaannya berjalan dengan baik.

"Tim memverifikasi secara transparan. SK Hutan Sosial bukan soal bagi-bagi lahan, tapi tata kelola berkeadilan untuk menyejahterakan masyarakat setempat dan melestarikan kawasan hutan," kata Syafda.

Setelah dari Kepulauan Meranti dan Rohul, Tim Verifikasi Teknis Hutan Sosial KLHK juga akan terus bergerak ke beberapa lokasi yang diusulkan kabupaten/kota lainnya.

"Target yang diberikan Ibu Menteri Siti Nurbaya, untuk Riau tahun ini harus bisa maksimal 500 ribu ha, dan sisanya tahun depan. Ini jelas bukan target yang mudah, namun kami yakin dengan dukungan semua pihak bisa dipercepat," kata Syafda.

KLHK telah mengalokasikan hak masyarakat untuk akses perhutanan sosial di Riau melalui peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS) seluas 1.297.843 ha.

Berita Terkait

Wakil Bupati Rokan Hilir bernama Sulaiman diciduk bersama anak buahnya inisial DRS di hotel berduaan.

news | 11:33 WIB

Sugeng membeberkan sejumlah alasan Polda Riau tak boleh melakukan penggerebekan pasangan pria dan wanita, meski bukan suami istri.

sumatera | 10:13 WIB

Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman tengah menjadi sorotan publik setelah kedapatan ngamar bareng dengan seorang wanita berinisial DRS. Belakangan, setelah diperiksa, DRS merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Pemda Rokan Hilir.

linimasa | 20:18 WIB

DRS merupakan anak buah Wabup Rokan Rihir yang menjabat Kabid Pengendalian dan Penerimaan Dispenda Kabupaten Rokan Hilir.

moots | 16:31 WIB

Siapa Wanita Yang Ngamar Bareng Wakil Bupati Rokan Hilir? Ini Sosoknya!

news | 14:20 WIB

News

Terkini

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan atas Pasal 359 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara.

News | 07:29 WIB

Peristiwa ini disebut terjadi di kos-kosan cewek kawasan Jalan Satria, Garuda Sakti, Kota Pekanbaru.

Lifestyle | 14:26 WIB

Gubernur Syamsuar berharap agar SPAM tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat nantinya saat sudah beroperasi.

News | 11:20 WIB

Kedua korban ditinggal oleh ayahnya yang pada saat itu sedang pergi bekerja.

News | 09:56 WIB

Beberapa poin penting dibahas, salah satunya terkait dilema penempatan PPPK.

News | 07:54 WIB

Kedua pelaku jambret kemudian menarik gelang emas milik korban.

News | 06:53 WIB

Andil Pemerintah Pusat untuk menangani perbaikan jalan di Riau merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi

News | 10:58 WIB

Dana bansos tersebut sudah mulai disalurkan ke pihak yang membutuhkan.

News | 08:59 WIB

Tampak pemotor hamil menghampiri sopir wanita yang masih berada di dalam mobilnya.

Lifestyle | 07:37 WIB

Oknum penjaga Lapas tersebut mengaku dibayar Rp5 juta per kilogram sabu.

News | 19:32 WIB

Video pada unggahan tersebut direkam di Jalan Riau Pekanbaru saat malam hari saat hujan.

News | 15:17 WIB

Bank Mandiri secara konsisten terus melanjutkan komitmen untuk menjadi Indonesia's Sustainability Champion for Better Future.

News | 13:30 WIB

Disamping itu, Jalan Simpang Bunut-Teluk Meranti tahun 2023 ini juga akan dibangun.

News | 11:53 WIB

Pada unggahan lainnya, paus itu tampak sudah mencapai perairan yang lebih dalam.

Lifestyle | 09:41 WIB

Usai menjalani klarifikasi, Sekda Riau itu kembali bungkam dan hanya tersenyum saat awak media bertanya.

News | 20:15 WIB
Tampilkan lebih banyak