SuaraRiau.id - Masa jabatan Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto sedang di penghujung masa jabatannya. Mei 2022 nanti, jabatan pemimpin yang dipilih rakyat tersebut akan habis.
DPRD masing-masing sebelumnya sudah mengumumkan pemberhentian Firdaus dan Catur Sugeng Susanto beberapa waktu lalu.
Saat ini, persiapan penunjukan Penjabat alias Pj oleh Gubernur Riau Syamsuar sedang berproses. Menghadapi dua wilayah ini, tentu perlu ditunjuk seorang sosok yang benar-benar matang untuk menghadapi persoalan masing-masing daerah.
![Pengamat Politik Riau, Dr Tito Handoko. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/07/55190-pengamat-politik-riau-dr-tito-handoko.jpg)
Pengamat Politik Riau, Dr Tito Handoko menilai, bahwa figur yang ditunjuk jadi Pj nanti harus orang yang benar-benar punya loyalitas dan mampu bekerja dengan baik.
Terutama juga harus mampu mengamankan Gubernur Syamsuar dari sisi politik.
"Penting untuk kita pahami bahwa Pj ini tidak punya tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Dia lebih bertanggung jawab kepada Gubernur selaku atasan langsungnya," kata Tito kepada Suara.com, Sabtu (16/4/2022).
Dosen Universitas Riau ini menyebut, dari sisi politik, Pj yang ditunjuk juga harus mampu mendorong kekuatan politik di lingkaran Gubernur selaku atasannya.
"Ya, tentu dengan masa jabatan Pj yang cukup lama sekaligus akan mendorong kekuatan-kekuatan politik di lingkaran Gubernur selaku atasan langsung. Ingat, bahwa Pj akan diisi oleh eselon 2 Provinsi untuk ambil peran dari semua aspek, termasuk misalnya membangun circle politik 2024," ungkapnya.
Circle yang dimaksud, kata Tito, termasuk juga membangun basis politik untuk kepentingan legislatif maupun pilkada di tahun politik yang akan datang.
"Baik untuk kepentingan legislatif maupun pilkada 2024," tuturnya.
Kemudian, persoalan kedaerahan, Pekanbaru dan Kampar memiliki kriteria wilayah yang berbeda. Tentunya, para sosok yang ditunjuk jadi Penjabat harus benar-benar memahami.
Persoalan dua daerah
Menurut Tito, banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh masing-masing kepala daerah saat ini.
Kabupaten Kampar misalnya, saat ini masih dihadapkan pada problem kemiskinan, infrastruktur, kesehatan dan lapangan pekerjaan.
Sementara di Pekanbaru lebih kompleks lagi masalahnya, mulai dari tata kelola sampah yang amburadul, banjir, lalu lintas dan sebagainya yang keseluruhannya berkontribusi pada tingkat kenyamanan warga yang rendah.
Tito menyebut, Pemkot Pekanbaru pada periode kedua ini, wali kotanya lebih gencar memindahkan pusat pemerintahan, dibandingkan mengurusi masyarakat.
