Ke depan, tambah Hendrisan, perlu dilakukan upaya hukum karena kalau sudah putus kontrak mestinya tidak bekerja lagi. Direktur juga tidak bisa menganulir putus kontrak itu ataupun menetapkan kontraktor itu jadi pemenang kembali.
"Sudah ada untuk mediasi, sudah cair jaminan pelaksanaannya, tapi mereka tetap tak mau keluar. Ini langkah hukum kami sarankan kepada direktur sepengatahuan pemegang saham, PT BSP memperkarakan ini ke pihak berwajib. Ini amanah pemegang saham juga," ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT BSP Iskandar dalam hearing tersebut mengatakan kemelut yang terjadi dan menjadi atensi masyarakat Riau itu bermula dari Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah pusat melalui SKK Migas meninjau kembali penunjukan BSP dalam pengelolaan blok CPP secara 100 persen yang direncanakan akan mulai tahun 2022 ini.
"Saat ini, sebagai Direktur PT BSP kami tetap mempertahankan sesuai yang sudah Mou bahwa Pat BSP tetap mengelola secara penuh Blok CPP," kata Iskandar dalam hearing tersebut.
Dalam hearing tersebut, Iskandar juga menjelaskan bagaimana keberhasilan PT BSP dalam mengelola minyak di Bumi Lancang Kuning.
"Kalau prestasi sejak berdirinya PT BSP ini berbagai pihak sudah memujinya, termasuk dari kementrian ESDM dan SKK Migas," jelas Iskandar
DPRD Siak Dukung PT BSP kelola Blok CPP
Anggota DPRD Siak, Syamsurizal Budi mendesak agar Bupati Alfedri melakukan langkah cepat dalam menyikapi isu terkait kisruh PT BSP.
"Bergerak bersama menjaga aset daerah ini. Harus kompak dan pemerintah harus memiliki sikap, jangan terkesan diam," tegas Budi sapaan akrab politisi Partai Demokrat itu.
Tidak hanya Budi, Anggota Dewan dari Partai PPP Zulfaini Ahmad juga menyampaikan, PT BSP ini ibarat dapur rumah yang harus tetap dijaga agar tetap bermanfaat.
"PT BSP harus terus didorong agar memberikan kontribusi bagi masyarakat Siak secara khusus dan Riau secara umum," kata Zulfaini.
