SuaraRiau.id - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkapkan bahwa kepengurusan PBNU periode 2022-2027 termasuk gemuk dibanding periode sebelumnya.
Menurut Gus Yahya, hal ini demi mengakomodasi semua warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin baik di Indonesia maupun luar negeri.
"Kami berkepentingan menjangkau konstituensi sehingga kami membutuhkan cukup banyak pengurus," ujar Gus Yahya dikutip dari Antara, Rabu (12/1/2022).
Jajaran pengurus PBNU saat ini mencapai 180 anggota, sementara pada kepengurusan sebelumnya hanya berjumlah 160 anggota.
Menurut dia, jumlah warga NU atau yang masih memiliki identitas kultural dengan NU mencapai separuh dari populasi penduduk Indonesia.
Angka yang besar ini memerlukan pengurus PBNU yang banyak pula demi menjangkau semua warga NU. Di bawah kepemimpinannya, Gus Yahya tak ingin PBNU menjadi organisasi yang eksklusif, tetapi menjadi milik semua orang.
"Sehingga kami membutuhkan tambahan personel untuk menangani pekerjaan besar tersebut," kata dia.
Maka dari itu, kata dia, jajaran yang mengisi PBNU saat ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di lingkungan masyarakat, baik dari segi kedaerahan, gender, maupun orientasi politik, demi mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan Nahdliyin.
"Kami sengaja merancang sedemikian rupa karena NU memiliki konstituen yang sangat luas," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dirinya membutuhkan personil yang banyak untuk menjalankan visi dan misi yang diusungnya dalam memimpin PBNU periode 2022-2027.
"Karena visi yang kami usung dengan sendiri menuntut aktivitas yang berlipat dari sebelumnya sehingga kami membutuhkan tambahan personel untuk menangani pekerjaan-pekerjaan besar tersebut," kata dia.
Sementara itu, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyampaikan bahwa kepengurusan PBNU saat ini cukup besar.
Hal ini mengingat kebutuhannya untuk bukan saja mengurusi Nahdliyin di Indonesia, tapi juga untuk dunia internasional.
"Semoga NU dalam periode ini bukan sekadar besar anggotanya, tapi besar produknya dan besar kemaslahatannya untuk kepentingan umat," ungkap Kiai Miftah. (Antara)