SuaraRiau.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung Presiden Jokowi.
Megawati menyampaikan hal tersebut dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu .
Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.
Terkait kritikan Megawati ke Jokowi tersebut, pengamat politik, Catur Nugroho memberikan pendapatnya.
Megawati, kata Catur, melontarkan kritik kepada Jokowi lantaran PDI Perjuangan tak dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Ya, bisa jadi Megawati dan PDIP merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar peneliti Indonesia Politic Opinion (IPO) tersebut pada Minggu (8/9/2021) dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com.
Catur menyebut bahwa dalam proses penanganan pandemi Covid-19 Jokowi sama sekali tak melibatkan kader PDI Perjuangan sehingga Megawati mengkritik mantan Wali Kota Solo itu.
Namun, di lain sisi, Jokowi malah memilih melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menangani pandemi.
“AH, kan, merepresentasikan partai Golkar, sementara tidak ada kader PDIP yang dilibatkan dalam pandemi,” tuturnya.
Ia pun menilai, dengan keputusan Jokowi memilih Airlangga Hartarto dibanding anak buah Megawati di pemerintahan maka hal itu akan membuat Golkar lebih mendapat perhatian publik.
“Secara tidak langsung, bila berhasil mencapai percepatan ekonomi, itu bisa mengangkat nama AH ke publik,” ungkapnya.
Diketahui, Megawati sempat menyinggung Presiden Jokowi dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual.
Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.
Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya.
