SuaraRiau.id - Isu adanya menteri kabinet Jokowi yang diduga berkhianat kepada pemerintahan hingga kini masih jadi sorotan.
Bahkan, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto meminta Jokowi tegas segera menyingkirkan para menteri tersebut.
Sebab, kata Satyo jika hal tersebut tidak dilakukan maka kondisi Indonesia akan semakin semrawut.
Ia menilai kondisi di dalam kabinet menjadi bukti rapuhnya visi dan treatment dari menteri-menteri Jokowi dalam menghadapi permasalahan negara.
Satyo pun memnita perlu adanya evaluasi besar-besaran.
“Maka tidak heran ada menteri-menteri pelesiran dan cengar-cengir di luar negeri,” ujar Satyo, dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (20/7/2021).
Ia menyebut, kehadiran brutus-brutus tersebut membuat penanganan pandemi menjadi terhambat.
Sehingga, jika Jokowi tak segera mengambil sikap untuk mengeleminasinya, kekacauan itu akan terus berlanjut.
“Brutus-brutus di lingkaran Istana mesti segera dieliminasi, mereka inilah yang membuat penanganan pandemi tidak pernah kelar,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengungkapkan bahwa sebenarnya tak sulit menyingkirkan brutus-brutus di istana.
Bahkan, menurutnya, Jokowi telah mengantongi tujuh menteri yang dianggap benalu dan tak benar-benar bisa kerja.
Seandainya nama-nama tersebut disingkirkan, lalu diganti dengan nama-nama baru yang lebih potensial, pasti beban negara akan berkurang.
“Saya kira hal tersebut tidak terlalu sulit bagi Jokowi untuk menunjuk siapa saja menteri yang menjadi beban bagi kinerja kabinetnya,” tutur Saiful Anam.
Lantas, pertanyaannya satu, siapa ketujuh menteri Jokowi yang diyakini menjadi benalu dan berpeluang besar dipecat dari posisinya di kabinet?
Pertama, menurut Saiful, yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut tak mampu menjalankan PPKM Darurat dengan baik di pulau Jawa dan Bali.
Kemudian ada Mahfud MD yang terang-terangan sibuk menonton sinetron saat situasi pandemi sedang parah-parahnya.
Tak hanya itu, ada Muhadjir yang belakangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial, Sri Mulyani yang selalu mengambil solusi instan dengan berhutang, serta Erick Thohir yang menggagas vaksin berbayar kepada pembeli perorangan.
“Lalu (ada) Bahlil yang pelesiran di saat negara menerapkan PPKM Darurat. Dan Johnny G Plate yang tidak dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat terkait program pemerintah,” kata dia.
