alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Daerah Zona Merah Covid-19 Diminta Terapkan WFH 75 Persen

Eko Faizin Rabu, 23 Juni 2021 | 09:40 WIB

Daerah Zona Merah Covid-19 Diminta Terapkan WFH 75 Persen
Ilustrasi Covid-19.(Pixabay/fernandozhiminaicela)

Hal itu berdasarkan keputusan pemerintah untuk melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku pada 22 Juni-5 Juli 2021.

SuaraRiau.id - Daerah zona merah penyebaran Covid-19 diminta menerapkan bekerja dari rumah (work from home atau WFH) sebanyak 75 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dengan demikian pekerja yang bekerja dari kantor (work from office atau WFO) sebanyak 25 persen.

"Kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik kementerian/lembaga sudah ada surat edaran dari MenPAN-RB, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD yaitu di zona merah, WFH-nya 75 persen jadi bekerja di rumah 75 persen sedangkan di zona non-merah 50-50 dengan penerapan protokoler kesehatan ketat, penerapan waktu kerja secara bergiliran," kata Airlangga pada Senin (21/6/2021) dilansir dari Antara.

Hal itu berdasarkan keputusan pemerintah untuk melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku pada 22 Juni-5 Juli 2021.

"Sehingga WFH-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain dan ini akan diatur lebih lanjut oleh K/L dan pemerintah daerah," ujar Airlangga.

Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan kembali secara daring untuk zona merah sedangkan zona lainnya akan mengikuti pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti).

"Kemudian kegiatan sektor esensial, baik industri pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan prokes yang lebih ketat," jelasnya.

Sementara itu untuk industri yang sudah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) tetap berlaku.

"Kemudian kegiatan restoran, warung makan, pedagang kaki lima, pelapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar atau pusat perbelanjaan atau mal untuk kegiatan 'dine in' atau makan minum paling banyak 25 persen dari kapasitas dan sisanya dibawa pulang," tutur Airlangga.

"Jadi dibatasi sampai dengan pukul 20.00 dan prokes diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat perbelanjaan, mal atau pasar, dan pusat perdagangan, jam operasional maksimal sampai pukul 20.00 dan pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas," sambungnya.

Komentar

Berita Terkait