SuaraRiau.id - Polemik ditariknya vaksin Covid-19 di rumah sakit dan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjadi perhatian masyarakat di Kota Bertuah itu.
Terkait itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy ikut bersuara. Ia berharap lewat penarikan itu nantinya seluruh data penerima dan jumlah vaksin yang tersedia di Pekanbaru menjadi cocok dan tidak terjadi ketimpangan data.
"Masyarakat harus tenang dan persepsinya jangan lari, karena penarikan vaksin ini hanya untuk memvalidasi data apakah vaksin yang diberikan dengan pusat cocok apa tidak dengan yang terjadi di lapangan," kata dia dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (9/6/2021).
Penarikan vaksin Covid-19 diketahui dari surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru untuk seluruh direktur rumah sakit.
Untuk diketahui, sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan penarikan terhadap seluruh dosis vaksin Covid-19 di rumah sakit dan puskesmas.
Adanya penarikan vaksin ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan vaksinasi.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra menyebut, penarikan dosis vaksin karena terdapat data yang tidak cocok. Pihaknya menemukan data vaksin di rumah sakit yang tidak sesuai dengan jumlah persediaan dosis vaksin.
Data jumlah vaksin seharusnya terdapat dalam Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE).
Dirinya menyebut, yang menjadi persoalan yakni vaksin disuntikan tapi tidak cocok dengan data P-care.
Warga yang sudah suntik vaksin dalam data P-Care. Data ini masuk dalam sistem komputer. Mereka yang sudah suntik vaksin mestinya tercatat. Petugas melakukan input dalam data P-care," tuturnya.
Lebih jauh, Arnaldo menyatakan bahwa petugas di rumah sakit juga harus memasukkan data warga penerima vaksin secara manual ke data excel. Ia menyebut bahwa vaksin yang keluar tidak tercatat di P-Care.
"Datanya tidak cocok, wali kota dan dinkes provinsi mempertanyakan itu. Sebab vaksin yang terpakai di rumah sakit tidak terdata dengan baik," ungkap dia.
