Pria yang merupakan advokat sekaligus pengajar di UIN ini pun mewajarkan, apabila ada sejumlah pihak yang tidak sejalan dengan keputusan pemerintah soal ibadah haji 2021.
“Penyelenggaraan haji yang melibatkan lintas kementerian, lembaga dan sektor di dalamnya tentu saja ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi. Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kebijakan pemerintah ini,” imbuhnya.
