SuaraRiau.id - Pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT) Pekanbaru mengalami kendala. Menurut Wali Kota Pekanbaru Firdaus masih ada sejumlah pihak mengklaim lahan di KIT.
Firdaus mengaku tidak akan membiarkan adanya benturan di lapangan. Tim dari pemerintah kota mengawal proses sertifikasi lahan KIT.
"Kita berpacu dengan waktu, kita berupaya menggesa sertifikasi," kata Firdaus, dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Sabtu (22/5/2021).
Pemkot Pekanbaru, kata dia, sudah membentuk tim yustisi untuk menangani adanya klaim lahan di KIT. Pihak yang mengklaim bisa berhadapan dengan tim yustisi untuk menampung laporan tersebut.
"Pemerintah tidak akan mencurangi masyarakat. Kalau ada yang merasa punya hak, bisa lewat jalur hukum dan diurus secara benar. Bisa perlihatkan sertifikat," paparnya.
Firdaus menegaskan, seratus persen lahan di KIT sudah menjadi aset Pemkot. Pihak yang mengklaim bisa membuktikan keabsahan dokumen lahannnya di pengadilan atau menempuh jalur hukum.
"Tim nantinya akan memeriksa keabsahan dari dokumen yang ada, nanti bisa proses di pengadilan untuk memastikan kebenaran," ujar Firdaus.
Wali Kota juga tak menampik masih ada kelemahan pemerintah bahwa dokumen kepemilikan aset belum diurus. Ia menyebut aset pemerintah yang memiliki sertifikat hanya sekitar 30 persen.
"Kita pun berupaya melengkapi syarat yang harus dilengkapi, untuk mempercepat sertifikasi," terangnya.
