Isu Jokowi dan Sri Mulyani Silang Pendapat soal THR PNS, Ini Kata KSP

SuaraRiau.id - Isu perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Presiden Joko Widodo soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyeruak.

Terkait itu, Kantor Staf Presiden (KSP) pun buka suara. KSP menyebut tidak ada perbedaan pendapat antara Sri Mulyani dan Presiden Jokowi.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S Sulendrakusuma menyatakan bahwa semua komponen pemerintah satu suara mengacu pada regulasi yang sama yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2021.

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (5/5/2021).

Panutan menjelaskan PMK 42/2021 merupakan petunjuk teknis (juknis) dari PP 63/2021. Penyusunan PMK tersebut mengacu pada PP 63/2021 sehingga ketentuannya akan konsisten dan tanpa perbedaan antara dua regulasi tersebut.

Meskipun demikian, kata Panutan, seperti dalam penyusunan regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan ditetapkan bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” ungkapnya.

Panutan mengatakan sebagai regulasi pemerintah, PP 63 dan PMK 42 berlaku umum. Semua ASN di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) mengikuti ketentuan yang sama.

“Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ujarnya.

Ia pun merinci bahwa semua PNS/ASN menerima THR yang tidak melibatkan tunjangan kinerja di dalam komponen THR itu.

• «
• 1
• 2
• »