SuaraRiau.id - Pemerintah memastikan mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis yang mencapai Rp 54,44 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dana berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 triliun.
“Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Menkeu menambahkan pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi virus Corona yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator.
Adapun indikator itu di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menetapkan target vaksinasi.
Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.
“Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” katanya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kemenkes dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin Covid-19.
Jika, efikasi atau kemampuan vaksin itu mencapai 90 persen, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang.
Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk penghitungan pemerintah.
- 1
- 2
