alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Hindari Konten Negatif, Aceh Inginkan Ada Internet Syariah

Eko Faizin Rabu, 02 Desember 2020 | 08:02 WIB

Hindari Konten Negatif, Aceh Inginkan Ada Internet Syariah
Ilustrasi internet. (Pixabay/foundry)

Pihaknya tidak mempunyai wewenang memblokir konten atau situs-situs di internet.

SuaraRiau.id - Internet sangat dibutuhkan banyak masyarakat. Namun keberadaan akses harus disaring mengingat melalui jaringan itu, warga bisa mengakses konten apa saja.

Untuk itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh meminta provider (penyedia jasa internet) menyediakan akses internet syariah di ibu kota Provinsi Aceh ini.

"Kita sudah menyurati provider untuk memblokir situs yang mengandung pornografi, judi online, dan konten negatif lainnya, serta menyediakan internet syariah," kata Kepala Diskominfotik Banda Aceh Fadhil di Banda Aceh, Selasa (1/12/2020).

Langkah itu ditempuh sebagai tindak lanjut dari imbauan Wali Kota Banda Aceh kepada pemilik kafe, warung kopi untuk memblokir akses pornografi dan judi daring, serta konten internet negatif lainnya.

Pihaknya tidak mempunyai wewenang memblokir konten atau situs-situs di internet, melainkan hanya sampai pada batas mengeluarkan surat serta mengajak provider menyediakan internet syariah.

Fadhil mengajak semua pemangku kepentingan peduli terhadap syariah, termasuk pemilik usaha warung kopi yang menyediakan fasilitas internet agar dapat mengawasi pemakaiannya.

“Menkominfo yang punya wewenang menghapus situs-situs negatif itu. Kita masyarakat juga bisa melaporkan langsung jika mendapatkan situs negatif atau pornografi, bisa langsung membuat laporan melalui website internet syariah Diskominsa Aceh," ujarnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Satpol PP/WH untuk menyebarkan surat imbauan Wali Kota Banda Aceh itu kepada seluruh pemilik warung kopi serta melaksanakan razia.

“Dalam beberapa hari ke depan kita akan sebarkan edaran untuk pemilik warung kopi dan kafe di Banda Aceh,” kata Fadhil.

Sebelum imbauan itu dikeluarkan, pihaknya juga telah bertemu dengan DPRK, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh guna membahas persoalan penegakan syariat Islam, termasuk penyediaan internet syariah.

Komentar

Berita Terkait