SuaraRiau.id - Jika pada umumnya unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dilakukan dengan menggelar aksi massa, namun cara pengungkapan berbeda dilakukan oleh kelompok mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Tanpa Nama di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Mereka menuangkan ekspresinya dengan membuat 'grafiti' bertuliskan "Demokrasi Tanpa Penindasan" di jalan raya depan bundaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat pada Kamis (15/10/2020).
Aksi tersebut dilakukan dengan cat bewarna merah dan kuning. Namun, belum selesai kalimat tersebut dituntaskann seorang perwakilan "Aliansi Tanpa Nama" diajak bernegosiasi oleh aparat kepolisian.
Aparat meminta mereka menghentikan aksi itu karena dianggap merusak fasilitas umum.
Baca Juga:Hari Ini Ribuan BEM SI Serbu Istana Merdeka Jakarta, Cek Jalan yang Ditutup
"Aspirasi adik-adik kan sudah disampaikan minggu lalu ke pemerintah melalui DPRD, terkait penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law. Jadi mari sama-sama kita tunggu hasilnya karena saat ini masih di bahas di pusat. Dengan membuat tulisan di jalan ini termasuk bagian dari merusak fasilitas umum," kata seorang petugas bernama Dewi, seperti dilansir Klikpositif.com-jaringan Suara.com.
Setelah melakukan negosiasi, aksi grafiti di jalan raya tersebut kemudian menghentikan pengecatan yang baru bertuliskan satu kata, yakni "Demokrasi".
Setelah menyelesaikan kata "Demokrasi" mereka kembali mencoretnya dan pergi meninggalkan lokasi.
Seorang anggota Aliansi Tanpa Nama, Say Hello mengatakan, kegiatan mereka sebegai bentuk protes atas kondisi negara hari ini yang tak hanya fokus pada Undang-undang Cipta Kerja, namun juga hal lainnya.
"Makanya kita tadi berencana menulis kalimat "Demokrasi Tanpa Penindasan", sehingga sasarannya memang demokrasi itu sendiri," jelasnya.
Baca Juga:Mahasiswa Bergerak Lagi, Polisi Sejak Semalam Tutup Akses Menuju Istana
Ia menjelaskan, ide menulis kalimat itu tidak direncanakan sebelumnya.
- 1
- 2
