Ketua RT di Pekanbaru Meninggal Dikaitkan Intimidasi, Warga Lapor Mabes Polri

Masyarakat meminta agar sengketa itu ditangani secara objektif dengan memeriksa dokumen pertanahan, riwayat penguasaan lahan, serta dasar hukum penguasaan atau pemanfaatan tanah oleh masing-masing pihak.

Warga menilai, persoalan pertanahan tersebut harus diselesaikan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan terhadap masyarakat yang menyampaikan keterangan atau memperjuangkan kepentingannya.

Dalam dokumen pengaduan yang beredar, terdapat pernyataan bahwa dugaan intimidasi terhadap Sri Wahyuni bertentangan dengan semangat pelayanan dan penegakan hukum yang tidak menyakiti masyarakat, sebagaimana visi yang dikaitkan dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat.

Atas dasar itu, warga mendesak agar dugaan tindakan yang melibatkan oknum penyidik Polresta Pekanbaru diperiksa secara menyeluruh.

Mereka juga meminta agar persoalan meninggalnya Sri Wahyuni ditelusuri sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

Bagi masyarakat, pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau kode etik dalam penanganan perkara, sekaligus memberikan kejelasan mengenai peristiwa yang dialami almarhumah.

Di tengah bergulirnya pengaduan ke Mabes Polri, perwakilan warga pesisir bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar audiensi di Polresta Pekanbaru.

Pertemuan tersebut melibatkan Forum Warga Pesisir, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR), serta Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI) Daerah Riau.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, audiensi berlangsung di Ruang Kiambang Polresta Pekanbaru. Pertemuan itu difasilitasi Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru, Kompol Edy Sutomo, serta dihadiri Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Ronny Riantoko Eppang dan unsur Propam Polda Riau.

Audiensi itu menjadi wadah untuk menyampaikan keberatan, meminta penjelasan, serta mendesak adanya langkah konkret terhadap persoalan sengketa lahan menyoroti dugaan intimidasi.

Mereka meminta adanya pemeriksaan yang jelas, perkembangan penanganan perkara yang dapat diketahui pelapor, serta perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses hukum.