Konflik Memanas, Warga Desak KPK Telusuri Duit Sawit yang Dikelola Agrinas

SuaraRiau.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kemana perginya hasil perkebunan sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara sejak lebih dari setahun lalu.

Desakan itu menyusul konflik pengelolaan kebun sawit antara Agrinas dengan masyarakat di Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum lama ini.

Tuntutan itu disampaikan Juru Bicara warga, Abdul Aziz di tengah memanasnya konflik. Ia menyoroti dasar hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menyita kebun sawit tersebut.

"Kami menemukan fakta bahwa penyitaan kebun sawit itu dalilnya karena berada di kawasan hutan. Tapi sampai hari ini kami belum menemukan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan itu," ujar Aziz saat diwawancarai wartawan, Jumat (21/8/2026).

Sepekan lalu, 25 orang pekerja di lahan masyarakat yang dulu dikelola PT Torganda dan sejak lebih dari setahun lalu dikelola Agrinas, terluka parah akibat diserang sekelompok orang.

Aziz menjelaskan, penyitaan dilakukan hanya berdasar Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, bukan berdasarkan putusan pengadilan.

Ia mencontohkan Sumatera Utara. Kawasan hutan di sana baru ditunjuk lewat SK 923 Tahun 1982, lalu SK 44 Tahun 2005, dan SK 529 tahun 2014. Namun, proses penataan batas hingga pengukuhan belum pernah dilakukan.

"Kalau pengukuhan telah dilakukan, pasti ada yang namanya Berita Acara Tata Batas, ada peta tracking polygon dan peta temu gelang. Tapi sampai 2014 data itu tidak ada," ujar Aziz.

Hal senada terjadi di Riau dengan penunjukan kawasan hutan pertama kali dilakukan tahun 1984. Namun sampai 2016 statusnya masih penunjukan.

"Padahal masyarakat di Tambusai Utara sudah ada di sana sejak sebelum Indonesia merdeka. Mestinya proses pengukuhan sudah dilakukan, tapi ini tidak dilakukan sama sekali," tegasnya.

Aziz bahkan menyebut sudah mempertanyakan hal ini kepada Komandan Satgas PKH Mayjen Dodi dan Kepala Kejati Riau Sutikno pada 20 November 2025.

"Tapi sampai hari ini bukti-bukti proses pengukuhan itu tidak ada. Sementara, sejak PP 33 Tahun 1970 Tentang Pengukuhan Hutan, SK Dirjen Kehutan Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, SK Dirjen Kehutanan Nomor 102 Tahun 1983 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan, UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, PP 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, aturan tentang Kawasan Hutan harus dikukuhkan, telah wajib. " ucapnya.

Bisa jadi lantaran status kawasan hutan yang tak jelas itu lanjut Aziz, Mahkamah Agung (MA), melalui putusan Nomor 885 dan 2904 memenangkan gugatan Koperasi Parsub dan Bukit Harapan di Sumut.

MA menolak dalil Kementerian Kehutanan yang mengatakan bahwa kawasan hutan di sana berdasarkan Governement Besluit Nomor 50 tahun 1924.

"Artinya MA mengakui kalau di sana belum ada kawasan hutan. Di Riau juga hampir sama," katanya.