- Arif Budiman, terdakwa korupsi BPR Indra Arta, meninggal dunia akibat serangan jantung di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru.
- Meninggalnya Arif Budiman menyebabkan proses hukum pidana terhadap dirinya secara otomatis gugur menurut pihak Kejari Inhu.
- Delapan terdakwa korupsi BPR Indra Arta lainnya masih menjalani proses persidangan atas kerugian negara senilai Rp15 miliar.
SuaraRiau.id - Arif Budiman, satu dari 9 terdakwa kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta, Indragiri Hulu (Inhu) dilaporkan meninggal.
Informasi yang berhasil Suara.com himpun, Arif meninggal dunia tak lama setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan pidana terhadap dirinya pada Kamis lalu.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu, Leonard Sarimonang Simalango, mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Arif sempat mengalami serangan jantung hingga terjatuh.
"Almarhum sempat ditangani pihak Rutan Kelas I Pekanbaru dan dibawa ke RSUD Arifin Achmad, namun nyawanya tidak tertolong," ujar Leonard, Minggu (5/7/2026).
Diketahui, Arif sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Eksekutif di BPR Indra Arta. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, ia ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas I Pekanbaru.
Dengan meninggalnya Arif, proses hukum terhadap dirinya secara otomatis gugur.
Leonard menjelaskan, Arif memiliki riwayat penyakit jantung dan rutin menjalani pengobatan selama masa penahanan.
"Setiap minggu kita bawa kontrol dan mengonsumsi obat," jelasnya.
Pihak keluarga, lanjut Leonard, telah menerima kepergian Arif dengan ikhlas dan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.
Dalam persidangan sebelumnya, Arif telah mendengarkan tuntutan dari JPU berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Sementara itu, 8 terdakwa lainnya juga menghadapi tuntutan bervariasi, mulai dari 1 tahun 6 bulan hingga empat tahun penjara, disertai denda ratusan juta rupiah dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.
Delapan terdakwa lainnya, yakni Said Syahril, selaku Staf Kredit BPR Indra Arta, dituntut pidana perjara selama 2 tahun dikurangi selama masa tahanan, denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan.
Terdakwa Khairul Ali Rosahan selaku debitur, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 6 bulan dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp803.450.256 atau subsider 2 tahun kurungan badan.
Selanjutnya terdakwa Notrizal selaku Staf Kredit/ Account Officer Perumda BPR Indra Arta, dituntut pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 200 juta atau subsider 4 bulan.
Untuk terdakwa Reindra Rusmana Putra selaku Staf Kredit, dituntut pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp100 juta atau subsider 3 bulan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai