Eko Faizin
Sabtu, 21 November 2026 | 12:59 WIB
Satgas PKH ketika memasang plang pencabutan izin atas usaha PT RAPP di Riau. [ANTARA/Annisa Firdausi]
Baca 10 detik
  • WALHI Riau mendesak pemerintah memastikan pemulihan lingkungan dan hak masyarakat adat pascapencabutan izin PT RAPP pada November 2026.
  • Pemerintah diminta tidak mengalihkan kawasan bekas konsesi RAPP kepada korporasi lain guna menghindari konflik agraria lanjutan di Riau.
  • WALHI juga mendesak evaluasi dan pencabutan izin terhadap 38 perusahaan lain yang diduga terlibat perusakan lingkungan dan karhutla.

SuaraRiau.id - WALHI Riau mendesak pemerintah memastikan pencabutan izin PT RAPP diikuti pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat terdampak, terutama masyarakat adat di Riau.

Pencabutan izin perusahaan dinilai harus menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus memulihkan kerusakan ekologis di seluruh areal konsesi.

Direktur Eksekutif WALHI Riau Eko Yunanda mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya mencabut izin dan mengambil alih kawasan bekas konsesi. Pemulihan lingkungan serta hak masyarakat harus menjadi bagian dari tindak lanjut kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus memastikan pemulihan pascapencabutan, baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh," ujar Eko dalam pernyataannya, Sabtu (21/11/2026).

Dia mendorong pemerintah melibatkan masyarakat terdampak secara langsung dalam penyusunan hingga pelaksanaan skema pemulihan.

Pihak-pihak yang perlu dilibatkan antara lain masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok lainnya. Menurutnya, proses tersebut harus berjalan secara partisipatif dan adil.

WALHI Riau juga meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap berbagai dugaan pelanggaran perusahaan, baik yang menjadi dasar pencabutan izin maupun potensi pelanggaran lainnya.

WALHI Riau menilai pencabutan izin RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 memperkuat temuan organisasi tersebut mengenai dugaan kerusakan lingkungan di areal konsesi perusahaan.

Berdasarkan analisis WALHI Riau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang kali terjadi di areal kerja perusahaan, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Salah satu kejadian terbaru, menurut organisasi tersebut, ditemukan di areal kerja RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.

WALHI juga mengungkap dugaan tidak adanya upaya pemulihan pascakebakaran di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahkan, organisasi itu menyebut terdapat penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.

Atas temuan tersebut, WALHI meminta pemerintah tidak hanya menindaklanjuti pencabutan izin, tetapi juga memastikan pemulihan ekosistem berjalan dan seluruh dugaan pelanggaran diperiksa.

WALHI Tolak Bekas Konsesi RAPP Dialihkan ke Korporasi Lain

Sementara Ketua Dewan Daerah WALHI Riau Jasmi mengingatkan pemerintah agar tidak mengalihkan izin maupun pengelolaan kawasan bekas konsesi RAPP kepada korporasi lain atau perusahaan negara.

Load More