- Satgas PKH mengambil alih pabrik dan kebun seluas 42 hektare milik PT GSL di Kuantan Singingi pada Jumat, 20 November 2026.
- Tindakan tegas tersebut diambil karena pabrik terindikasi menampung dan mengolah tandan buah segar dari perkebunan ilegal di kawasan hutan.
- Satgas PKH juga resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan milik PT RAPP seluas 338.536 hektare pada hari yang sama.
SuaraRiau.id - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kuantan Singingi (Kuansing), Jumat (20/11/2026)
Penertiban dilakukan menyusul temuan indikasi bahwa pabrik tersebut menampung dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, tim menemukan indikasi PKS nonkebun milik perusahaan membeli TBS yang berasal dari perkebunan tanpa izin di kawasan hutan.
"Penertiban tersebut dilakukan setelah tim menemukan indikasi PKS nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan," terang Barita.
Menurutnya, keberadaan pabrik tersebut diduga ikut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare yang diajukan PT GSL.
Satgas juga merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut ditolak.
Dengan keputusan itu, area pabrik kelapa sawit beserta kebun milik PT GSL seluas 42 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.
Barita menegaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui aktivitas industri yang diduga menerima hasil perkebunan ilegal.
"Penertiban ini merupakan upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui aktivitas industri yang diduga menampung hasil perkebunan dari kawasan hutan secara ilegal," lanjutnya.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut, menurut Satgas, dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara.
Satgas PKH Juga Cabut Izin Konsesi PT RAPP
Pada hari yang sama, Satgas PKH juga mengumumkan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas mencapai 338.536 hektare.
Dua langkah penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menindak pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai
-
PLTA Koto Panjang Buka 2 Pintu Spillway Hari Ini, Tinggi Air Diprediksi Naik
-
Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?
-
Pemerintah Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau